KUALA LUMPUR, batamtoday - Aliansi Pilihan Raya Bersih dan Adil (BERSIH) yang digerakkan sejumlah organisasi masyarakat serta partai oposisi, berencana menggelar aksi massa di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) 28 April mendatang. Aksi ini diperkirakan akan dihadiri sekitar 500 ribu pendukung pemilu bersih di Malaysia. 

Gerakan yang dipelopori A Samad Said yang juga sastrawan Malaysia itu saat ini sedang melakukan persiapan matang. 

"Kami sedang berunding dengan pihak terkait untuk meminta ijin penggunaan DBKL sebagai lokasi aksi," katanya seperti dikutip batamtoday dari situs resmi BERSIH.org, Jum'at(13/4/2012).  

Dalam tuntutanya, bersih meminta panitia pemilihan umum tidak membiarkan kecurangan terus berlansung. BERSIH menuding selama ini pemerintah berkuasa terus melakukan pembohongan publik, mereka memanipulasi data pemilih demi melanggengkan kekuasaan. 

Cukup banyak temuan kecurangan yang dilakukan pemerintahan Najib Rajak saat ini. Diantaranya, data pemilih yang dihimpun panitia pemilihan umum Malaysia tidak realistis. Pada kode 33 daerah pemilihan Sabak Bernam, Sungai Besar, Hulu Selangor, Karang Tajong selama kuartal ketiga 2011 dilaporkan tidak ada satupun kematian. Padahal sertifikat kematian penduduk pada kuartal yang sama dikeluarkan pihak-pihak terkait.

Temuan lain yang juga dihimpun BERSIH, ribuan nama pemilih ganda ditemukan di Sabah, Selangor, Sarawak. Uniknya dalam daftar pemilih ganda tersebut, terdapat satu keluarga dengan dua anak tapi dilaporkan memiliki 15 hak suara. 

"Kami sangat menyayangkan ketika Parlemen menyerukan reformasi pemilu, tapi kenyataanya panitia pemilihan yang dikontrol pemerintah terus melakukan pembohongan," kata A Samad.

Sementara itu, pemerintah Najib Rajak yang berkuasa diperkirakan tidak akan sepakat dengan gerakan yang dilakukan aliansi BERSIH. Berbagai alasan akan digunakan untuk menggagalkan pertemuan tersebut.

Menteri di Kantor Perdana Menteri, Mohamed Nazri Aziz sebelumnya juga merespon rencana BERSIH dengan nada sedikit tendensius. Meski Ia tidak menyatakan setuju dengan melemparkan tanggungjawab tersebut kepada pihak kepolisian, gerakan tersebut juga dikhawatirkan menciptakan kericuhan. 

"Silahkan saja asalkan mendapat persetujuan dari pihak berwenang," katanya.