Jelang Pilkada 2020 di Kepri

BATAMTODAY.COM, Batam - Dukungan untuk Politisi senior Partai Golkar Kepri, Taba Iskandar semakin menguat. Anggota DPRD Provinsi Kepri itu digadang-gadang oleh kalangan cendikiawan Batam dan Kosgoro (Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong) 1957 Kepri untuk maju dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2020 di Provinsi Kepri, 2020 mendatang.

Demikian ungkap seorang kader Kosgoro 1957 Provinsi Kepri, Muhammad Arlen kepada BATAMTODAY.COM, Senin (7/10/2019). "Bung Taba Iskandar itu kader Kosgoro 1957 Provinsi Kepri yang sudah teruji dan memiliki kapasitas serta track record mumpuni," ujarnya.

Bung Taba Iskandar, lanjut Muhammad Arlen, memulai karier politiknya dari bawah dan memiliki segudang pengalaman. Diantaranya, pernah memimpin Organisasi Kepemuda Nasional KNPI Batam, Ketua Pembentukan Parlemen Batam, Ketua DPRD Kota Batam, Ketua Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota se-Indonesia, dua periode Anggota DPRD Propinsi Kepri, angota Tim Teknis Dewan Kawasan dan masih banyak lagi.

BACA: Taba Iskandar Digadang-gadang Kaum Cendikiawan dan Kosgoro Maju Pilkada Kepri

"Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki Bung Taba Inskandar itu, tentu kami Kosgoro 1957 Provinsi Kepri akan berjuang mendukungnya, jika kiranya beliau dapat muncul dari Partai Golkar untuk ikut dalam kontestasi Pilkada 2020 baik ditingkat Ko ta Batam maupun Provinsi Kepri," paparnya.

Masih menurut Muhammad Arlen, ke depan seharusnya hanya pemimpin yang memiliki track record dan kompetensilah yang dapat melakukan perubahan-perubahan radikal ke arah yang lebih maju bagi daerah.

Sementara itu, Sekretaris PDK (Pimpinan Daerah Kolektif) Kosgoro 1957 Kepri, Sudirman menambahkan, kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat dan memenangkan pertarungan, tiada lain cara kita harus berani memunculkan figur-figur yang memiliki kompetensi dan kualitas, bukan hanya sekadar memiliki isi tas.

BACA: Kosgoro 1957 Kepri Dorong Kadernya Tampil di Kontestasi Politik

"Yang lalu biarlah berlalu, karena dulu dalam kontestasi Pilkada kita selalu hanya melihat calon yang memiliki isi tas. Tapi, hari ini kita sudah melihat bahwa banyak kepala daerah yang berurusan dengan KPK," papar Sudirman.

Atau, lanjut Sudirman, kalau pun tidak berusan dengan KPK, maka kewajiban mengembalikan modal politik biaya tinggi itu tentu akan mempersulit untuk membangun daerah.

Editor: Dardani