Ini Penyebab BUMN Masih Tetap Jadi Surganya Para Koruptor

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Arief Poyuono, Wakil Ketua Umum Gerindra, mengungkap sejumlah penyebab BUMN masih menjadi tempat surganya para koruptor di Indonesia.

"Pertama, banyak posisi komisaris yang tidak kompeten dan hanya sebagai jabatan politis bagi penempatan para relawan-relawan tim pemenangan Pilpres Joko widodo-JK," tulis Arif Poyuono, lewat pesan WhatsApp yang diterima Redaksi BATAMTODAY.COM, Sabtu (5/10/2019).

Menurutnya, komisaris seharusnya sebagai kepanjangan tangan Menteri BUMN untuk mengawasi dan mengontrol jalan aktivitas bisnis dan aksi korporasi di sebuah BUMN yang dilakukan direksi dan karyawan.

Kemudian, memiliki kemampuan di bidangnya untuk mengawasi, misalnya kemampuan membaca hasil laporan keuangan di BUMN.

"Nah coba aja check, mungkin hampir 85 persen komisaris BUMN di era Joko Widodo-JK tidak punya pengetahuan tentang bisnis dan keuangan di sebuah korporasi," tulisnya.

Komisaris yang ditempatkan di BUMN oleh Joko Widodo, kata Arief, hanya bertujuan agar mereka (para relawan) bisa mendapatkan penghasilan tetap tiap bulan dan duduk 'manis' saja.

"Coba check sana jajaran komisaris di Temasek, BUMN-nya Singaporu, semua sangat kompeten di bidangnya," katanya.

Kedua, sambung Arief, banyak Direksi BUMN yang ditempatkan di BUMN walaupun proses assesment pemilihannya dan fit proper sudah bagus namun faktor nepotisme dan uang sogokan terhadap orang yang punya kekuasaan di sekitaran Presiden atau yang punya kedekatan dengan Kementerian BUMN lebih menentukan.

Sehingga terkadang banyak intervensi di Kementrian BUMN dalam penentuan posisi jabatan jajaran direksi. Nah, mau enga mau Kan mereka harus balikin modal mereka," tambahnya.

Ketiga masalah 'corrupt behaviour' yang masih melekat di para jajaran Direksi BUMN. "Keempat, karena banyak Direksi BUMN yang tertekan oleh elit-elit politik untuk berbisnis dengan cara-cara yang korup, seperti Sofyan Basyir korban elit politik," sambung Arief.

Nah, ke depan ini semua jadi PR besar bagi Joko Widodo untuk bisa menjadikan BUMN sebagai entitas bisnis yang bersih dan professional, seperti BUMN Temasek dan khasanah.

"Pengalaman saya selama saya belajar tentang pengelolaan bisnis dengan petinggi salah satu perusahaan milik Temasek selama Lima, saya benar-benar bisa membedakan dengan BUMN kita yang masih terus jadi tempat untuk melakukan korupsi," tutur Waketum Gerindra ini.

"Akhirnya BUMN-BUMN yang memiliki aset hingga ribuan triliun rupiah tidak pernah jadi sebuah korporasi milik negara yang bisa menghasilkan keuntungan untuk penerimaan negara yang maksimal, dan dinikmati oleh masyarakat," tutupnya.

Editor: Gokli

---