JAKARTA, batamtoday - Rencana pemerintah untuk melakukan Gerakan Penghematan Nasional adalah suatu hal yang positif, akan tetapi jangan hanya sekedar wacana saja, tapi harus ada tindakan nyata dari pemerintah. 

"Penghematan itu harus tampak pada kementerian dan lembaga negara yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif," kata anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Firdaus, di Senayan Jakarta pada Senin (9/4/2012). 

Menurutnya, penghematan ini merupakan keniscayaan guna mengatasi beban subsidi yang tinggi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012. Selain itu, penghematan juga untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN – P) 2012 tidak lebih dari 2,23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). 

"Dalam artian selisih antara penerimaan dan belanja negara tidak lebih dari Rp190 triliun. Akan tetapi himbauan pemerintah ini terlebih dahulu dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara, dalam hal ini Kementerian dan Lembaga Negara bukan kepada masyarakat yang sudah jauh-jauh hari melakukan penghematan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari," kata Firdaus. 

Alasan yang harus melakukan penghematan adalah lembaga–lembaga yang ada di pemerintahan bukan masyarakat karena pemakai anggaran belanja terbesar lebih banyak digunakan untuk Kementerian dan Lembaga Pemerintahan bukan masyarakat. 

Alokasi belanja negara cukup besar digunakan pada belanja rutin dibanding kepada belanja modal dan barang yang seharusnya dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia dan itupun lebih banyak di pusat yang jumlah 76 persen dibanding daerah yang hanya 24 persen dari total penerimaan negara sebesar Rp.1.358,2 triliun dari APBN-P 2012. 

Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah harus menciptakan keseimbangan dalam menggunakan belanja negara baik pusat dan daerah. 

"Agar keseimbangan pemerataan  pembangunan dan pertumbuhan perekonomian antara pusat dan daerah," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Gerakan Penghematan Nasional yang dicanangkan pemerintah harus dilakukan dalam segala aspek yang mencakup penggunaan energi, yaitu BBM, listrik, air serta penghematan di kementerian dan lembaga pemerintah. Penghematan energi itu juga menyangkut konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG). Penghematan dilakukan bukan hanya sekedar wacana akan tetapi harus dilakukan secara tindakan nyata pemerintah secara komprehensif untuk  meningkatkan kesejeharteraan masyarakat Indonesia yang sesuai dengan bunyi konstitusi kita UUD 1945 pasal 33 ayat 1,2 dan 3.

"Ini sudah harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara," pungkasnya.