Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kabut Asap Disorot PBB, Komisi IV DPR RI Sebut Ini Peringatan untuk Pemerintah
Oleh : Redaksi
Senin | 23-09-2019 | 09:28 WIB
Wakil-Ketua-Komisi-IV-DPR-Viva-Yoga-Mauladi.jpg Honda-Batam
Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi. (Istimewa)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Michelle Bachelet, menyoroti dampak buruknya polusi terhadap anak-anak. Komisi IV DPR menyebut pernyataan Bachelet sebagai peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Pernyataan Michelle Bachelet, Komisioner Tinggi HAM PBB, tentang dampak karhutla adalah bentuk keprihatinan dan peringatan kepada pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan kasus karhutla," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Senin (23/9/2019).

Jika kasus karhutla tak segera diselesaikan, Viva khawatir pemerintah Indonesia mendapat citra buruk karena tak menjaga lingkungan. Politikus PAN itu mengatakan kasus karhutla di Indonesia mungkin saja dibawa ke PBB oleh negara lain yang peduli terhadap lingkungan.

"Jika tidak segera dipadamkan hotspot dan diproses secara hukum bagi oknum dan korporasi pelaku karhutla, dikhawatirkan pemerintah akan mendapatkan citra buruk karena tidak menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Di samping itu, bisa saja terjadinya kasus karhutla yang berlangsung setiap musim kemarau akan dibawa ke PBB oleh negara tetangga atau negara lain yang peduli terhadap lingkungan hidup," ujarnya.

Menurut Viva, karhutla di Indonesia telah berlangsung rutin. Karena itulah, ia meminta pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah, di antaranya menegakkan aturan hukum yang berlaku secara adil dan tegas serta tidak tebang pilih kepada pelaku pembakar hutan.

"Kedua, pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menyusun road map bersama untuk pencegahan terjadinya karhutla. Road map itu harus disertai penganggaran melalui APBN dan/atau APBD yang cukup, pembangunan fasilitas, dan penyediaan teknologi. Ketiga, mengajak masyarakat, korporasi, dan tokoh adat/agama untuk menjaga daerahnya masing-masing agar tidak terjadi karhutla. Partisipasi masyarakat akan menjadi benteng kuat untuk menjaga konservasi hutan dan lingkungan," ucap Viva.

Sebelumnya, isu polusi udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini menjadi masalah di mana-mana. Soal polusi udara, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Michelle Bachelet, menyoroti dampak buruknya terhadap anak-anak.

"Polusi udara membuat anak-anak rentan mati," kata Michelle Bachelet lewat akun Twitternya, @mbachelet, Minggu (22/9).

"Dalam banyak kasus, anak-anak bahkan tak bisa bernapas dengan aman di dalam rumah mereka sendiri. Udara bersih adalah hak asasi manusia dan memerangi polusi udara bisa dilakukan. Kita perlu melakukan aksi sekarang," cuitnya.

Dia menggunakan tagar #AirPollution, #CleanAir, dan #ActNow.

Di Indonesia, asap kebakaran hutan dan lahan masih menjadi masalah, utamanya di bagian Pulau Sumatera dan Kalimantan. Asap mengganggu penerbangan, sejumlah kabupaten meliburkan sekolahnya. Bahkan asap juga sampai mengganggu negara tetangga.

Sumber: Detik.com
Editor: Chandra