BATAMTODAY.COM, Jakarta - Rencana DPR dan pemerintah merevisi UU KPK harus ditolak secara total oleh semua masyarakat Indonesia yang ingin terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Waketum DPP Gerindra, Arief Poyuono, mengatakan, UU KPK saat ini sudah sangat tepat dalam membabat habis virus-virus kejahatan korupsi yang selama ini mengerogoti uang negara.

Dengan total APBN dalam lima tahun ini melebihi 2.500 triliun, kalau saja tidak dikorupsi, maka masyarakat Indonesia bisa menikmati kesejahteraannya dengan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen. Dan tidak perlu terjadi defisit BPJS Kesehatan.

Jika revisi UU KPK akan dilakukan DPR dan pemerintah, yang tujuannya untuk melemahkan KPK dalam melakukan tindakan pemberantasan korupsi, maka akan berdampak pada tumbuhnya virus menjadi monster korup di Indonesia.

"Ini berbahaya, bisa-bisa APBN bocor hingga 50 persen karena dikorupsi para oknum anggota legislatif dan eksekutif. Jelas kok mereka akan melakukan revisi UU KPK untuk mempermudah mereka melakukan perampokan uang negara selama ini," ujar Arief Poyuono melalui pesan WhatsApp kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (10/9/2019).

Menurutnya, ada klausul dalam draft UU KPK nantinya yang akan memberikan hak kekebalan hukum bagi para anggota legislatif dan eksekutif jika terdeteksi adanya korupsi. Serta akan menambah pasal agar KPK bisa memberikan SP3 bagi seseorang yang terlibat korupsi.

"Nah, seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kalangan, baik buruh, petani, nelayan, tukang ojek online, rohaniawan dan para santri mari kita kepung DPR RI dan istana untuk menolak revisi UU KPK yang akan digunakan untuk merampok uang negara nantinya," ungkapnya.

"Kita akan berikan dukungan pada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan revisi UU KPK sebagai upaya untuk mengagalkan Joko Widodo dalam menciptakan pemerintahan yang bersih," tambahnya mengakhiri.

Editor: Yudha