Sembilan Permintaan Masyarakat

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui permintaan dilakukannya pemekaran wilayah di Papua. Usulan pemekaran wilayah Papua ini disampaikan Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo, yang juga ketua rombongan tokoh-tokoh adat Papua dan Papua Barat saat bertemu dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019) siang ini.

"Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tapi bapak menyampaikan, tambahan lima. Ini total atau tambahan? Saya iya, tapi mungkin tidak lima dulu. Mungkin kalau ga 2, 3," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, pemerintah perlu melakukan kajian pemekaran wilayah terlebih dahulu. Kendati demikian, ia mendukung usulan yang disampaikan Abisai tersebut.

"Ini kan perlu ada kajian. Karena UU-nya mendukung ke sana dan saya memang ada usulan itu dari bawah," jelas dia.

Saat beraudiensi dengan Presiden, Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo menyampaikan usulan masyarakat Papua agar dilakukan pemekaran provinsi lima wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Lima provinsi, kita sesuaikan dengan wilayah adat dan sudah ada Papua dan Papua Barat sehingga bertambah 5. Kalau soal nama, nanti kemudian diberi nama. Yang jelas nama Papua tetap ada," jelas dia.

Sampaikan 9 permintaan
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menerima 61 tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan ini, Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo yang juga ketua rombongan pun menyampaikan sembilan poin permintaan masyarakat Papua dan Papua.

Mereka meminta agar pemerintah melakukan pemekaran provinsi lima wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat, membentuk badan nasional urusan tanah Papua, penempatan pejabat-pejabat eselon 1 dan 2 di kementerian dan LPMK, dan pembangunan asrama nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan seluruh mahasiswa Papua.

Selain itu, mereka juga meminta agar usulan RUU Otsus masuk dalam prolegnas 2020, meminta Presiden menerbitkan inpres untuk pengangkatan ASN honorer di tanah Papua, mempercepat palapa ring timur Papua, mengesahkan lembaga adat perempuan dan anak Papua, serta membangun istana presiden di Jayapura.

Lebih lanjut, Abisai juga menyampaikan kecemasan masyarakat Papua kepada Presiden. Menurutnya, masyarakat Papua menginginkan perbaikan sumber daya manusia di Tanah Papua.

"Kenapa kami fokus SDM? Papua disebut daerah kaya dengan SDA, namun tidak sebanding dengan jumlah dan kualitas SDM orang asli Papua yang mampu memanfaatkan SDA," jelas dia.

Ia menilai, pembangunan SDM masyarakat Papua ini merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata. Selama ini, kata dia, pemerintah sering kali membahas mengenai pembangunan di Papua serta pembagian sumber daya alam. Namun, menurutnya pemerintah lupa untuk mengembangkan SDM masyarakat Papua.

"Malah SDM Papua yang berdaya saing jauh lebih berharga dan diperlukan di masa depan dari SDA yang terbatas, akan berkurang bahkan akan berakhir," tambah dia.

Dalam pertemuan ini, tampak hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Kepala BIN Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya.

Editor: Surya