Dibalik Isu Kenaikan BBM

JAKARTA, batamtoday-Mantan Wakil KSAD Letjen Kiki Syahnarki mengatakan, terjadi perang idiologis antara idiologi kapitalis dengan idiologi Pancasila di balik isu kenaikan BBM. Saat ini, idiologi kapitalis tengah menggempur idiologis Pancasila agar harga BBM di negeri ini bisa dimainkan mengikuti harga pasar internasional.

“Di belakang idiologi kapitalis, terus mendorong penghapusasn subsidi BBM. Kalau subsidi dihapus, mereka sudah antri untuk investasi modal seluas-luasnya usaha minyak eceran di Indonesia,” kata Letjen (purn) TNI Kiki Syahnakri dalam Sarasehan Anak Negeri di Hotel Kartika, Jakarta, Rabu (4/4/2012).

Selain itu, juga terjadi perang politik oleh oknum oknum di negeri ini hanya untuk kepentingan jangka pendek. Hanya saja Kini tidak menyebutkan secara jelas yang dia maksud. “Saya ingatkan saja, janganlah korbankan kepentingan rakyat hanya untuk kepentingan pragmatis,” ujarnya.

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menyatakan, saat ini asing memang mengincar industri hilir minyak kita. Hal itu dilakukan setelah menguasai industri hulu, seperti pengeboran minyak kita. “Kalau hulunya, kan sudah 90% dikuasai asing, mereka cari kesempatan di hilir. Caranya, ya hapus subsidi itu, agar harga minya kita sama dengan minyak mereka,” katanya.

Dalam sarasehan itu sendiri mendorong pihak-pihak yang mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas putusan DPR tentang Pasal 7 ayat 6a 31 Maret lalu. Menurut mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra, ayat 6a itu tidak sinkron dengan ayat 6.

“Menurut saya, untuk menaikkan BBM perlu pembahasan dengan DPR. Kalau dulu tidak ada persetujuan DPR, karena belum pernah ada yang mengadadkan uji materi ke MK,” kata Yusril.

Yusril juga mengaku heran kenapa pemerintah begitu ngotot untuk menaikkan harga BBM. Tapi, bagaimana pun kalau diikuti dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT), itu nanti memang keuntungan berlipat didapt oleh Presiden SBY dan Pasrtai Demokrat.

“Seandainya ada BLT, nanti kan muncul iklan banyak sekali, rakyat berterima kasih kepada pemerintah, SBY, dan Demokrat. Rakyat bawah jadi benar-benar percaya, SBY telah memberi berkah buat rakyat bawah itu,” ujarnya.

Sementara itu, secara keseluruhan sarasehan mengambil kesimpulan sebagai berikut, pertama, keputusan rapat paripurna DPR bersama Presiden melanggar UUD 1945. Kedua, Mendukung gugatan pasal 7 ayat 6a UU APBN-P 2012 yang sduah di setujui DPR menyangkut pemberian kedaulatan rakyta kepada pemerintah untuk menaikkan BBM.

Ketiga, pemerintah membuat langkah rasional untuk menambah surplus APBN agar bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa mempertimbangkan kelas sosial.

Keempat, menuntut ideologi, nalar, dan kebijakan negara mengacu kepada UUD 1945 sehingga setiap kebijakannya dapat memberi hikmah dan kebijaksanaan bagi kemakmuran seluruh rakyat sebesar-besarnya.

Kelima, negara agar mampu menghadapi tekanan dan kepentingan pihak asing sehingga mampu menjaga harga diri dan martabat dan kedaulatan rakyat.