Tak Dianggarkan di APBD-P 2019

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), hingga saat ini belum dapat melaksanakan kegiatan Pilkada 2020 karena tidak memiliki anggaran.

Komisioner KPU Kepri, Widiyono Agung, mengatakan, anggaran Pilkada bersumber dari anggaran daerah. Namun pada anggaran perubahan (APBD-P) 2019 tidak dianggarkan.

"Kami sudah sampaikan lebih awal, kebutuhan anggaran untuk menyelenggarakan pilkada dimulai pada Oktober 2019. Harapan kami, 20-40 persen anggaran yang kami usulkan dapat dicairkan pada Oktober 2019. Tetapi ternyata tidak dianggarkan," katanya di Tanjungpinang, Selasa (3/9/2019), seperti dikutip kepriprov.go.id.

Menurut dia, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ) pada 1 Oktober 2019. Dan, selambat-lambatnya 14 hari setelah NPHD ditandatangani, Pemprov Kepri wajib mencairkan 40 persen anggaran kepada KPU Kepri.

Anggaran tersebut antara lain dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan perdana tahapan pilkada termasuk 'launching' NPHD, sosialisasi pilkada kepada pemimpin institusi di daerah, sosialisasi pilkada via media massa, dan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan.

Agung menambahkan, anggaran pilkada yang diusulkan awalnya Rp76,5 miliar. Namun setelah rapat kerja nasional yang diselenggarakan KPU RI, kebutuhan anggaran untuk berbagai kegiatan pilkada bertambah menjadi Rp 121 miliar, atau paling sedikit Rp190 miliar.

Anggaran tersebut kebanyakan terkuras untuk pembayaran honor anggota badan penyelenggaran adhock. Pada Pilkada Kepri jumlah penyelenggara pemilu pada badan adhock yang dibutuhkan sebanyak 30.743 orang.

Diprediksi anggaran pilkada untuk membayar honor penyelenggara pilkada adhock mencapai 60 persen.

"Kami mendapat informasi, Sekda Kepri Tengku Said Arif Fadillah masih berkoordinasi dengan Kemendagri terkait anggaran pilkada," katanya.

Agung mengatakan, jika KPU Kepri tidak memiliki anggaran pada tahun ini, maka potensial pembetukan badan adhock terhambat. Hal itu disebabkan anggaran murni tahun 2020 biasanya baru dapat dipergunakan pada Maret.

Sementara pembentukan PPK dijadwalkan pada 1-31 Januari 2020, dilanjutkan dengan pembentukan PPS 21 Februari-21 Maret 2020.

Editor: Chandra