BATAMTODAY.COM, Batam - Wali Kota Batam, Muhammad Rudi akhirnya selesai menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jumat (26/07/2019) di lantai 3 Mapolresta Barelang, Batam.

Turun sekitar pukul 14.30 WIB, Rudi terlihat terburu-buru ingin meninggalkan Mapolresta Barelang, walau berusaha dicegat oleh sejumlah awak media yang telah menunggunya sejak pagi.

Kepada awak media, Rudi menjelaskan, penyidik hanya meminta keterangannya terkait penolakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Menurutnya, penolakan tersebut dia lakukan karena tidak menginginkan adanya tambang pasir laut, di kawaasan Perairan Kota Batam.

"Jadi dari pagi saya hanya dimintai keterangan mengenai penolakan saya terkait Ranperda RZWP3K. Kan sudah pada tahu bahwa saya tidak ingin ada aktivitas tambang pasir laut di wilayah saya," ungkapnya.

• Baca: Wali Kota Batam Diperiksa KPK Terkait OTT Nurdin Basirun

Namun, Rudi tidak memungkiri, bahwa pemeriksaan yang dijalaninya hari ini, terkait penangkapan tiga tersangka untuk kasus reklamasi di kawasan Tanjung Piayu, Batam. Walau begitu dia menolak untuk menjelaskan lebih lanjut, mengenai titik tambang pasir laut yang diajukan dalam Ranperda tersebut.

"Ini lanjutan tiga tersangka kemarin, itu saja yang ditanyai. Mengenai latar belakang dan alasan saya menolak usulan titik yang akan masuk dalam Ranperda tersebut. Ingat ya, tambang pasir laut bukan reklamasi pantai," tegasnya.

Mengenai titik tersebut, dia menegaskan agar awak media menanyakan permasalahan tersebut langsung ke Kepala Bappeda Kota Batam yang juga menjabat anggota tim teknis Dewan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (DK-PBPB) Batam, Wan Darusalam.

"Kalau ini disetujui maka harus ada persetujuan dan laporan ke Menteri lagi. Untuk titiknya tanya aja ke Pak Wan ya," tutupnya, sambil naik ke dalam mobil yang telah menunggu.

Editor: Gokli