TANJUNGPINANG, batamtoday - Terkait sejumlah demo mahasiswa dan buruh menolak rencana pemerintah pusat menaikan harga BBM bersubsidi, Gubernur Provinsi Kepri HM. Sani meminta agar dilakukan dengan tidak anarkis, hingga mengganggu kenyamanan dan ketertiban orang lain.

Hal itu disampaikan HM. Sani saat menerima massa demonstran Koalisi Gerakan Mahasiswa, Kepri Bangkit, di Gedung Daerah Kepri, Tanjungpinang, Selasa (27/3/2012).

"Saya setuju adanya demo, tetapi jangan sampai anarkis dan mengganggu aktivitas orang lain," ujar HM. Sani di hadapan massa mahasiswa.

Selain menerima sikap dan pernyataan mahasiswa dalam kesempatan itu, HM. Sani juga menjelaskan, kalau kebijakan menaikkan harga BBM subsisi merupakan hak dan kewenangan pemerintah pusat. Namun, selaku kepala daerah, Sani mengaku akan mengambil langkah-langkah signifikan dalam membantu dan meringankan dampak yang akan dirasakan masyarakat.

Sejumlah langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah, kata HM. Sani, adalah dengan menjaga ketersediaan pangan, khususnya sembako di Kepri, kelancaran suplai BBM, serta monitoring dan pengawasan harga sembako dan ketersediaan BBM di Kepri.

"Pemerintah provinsi dan kabupaten kota juga mlakukan koordinasi terkait jumlah penerima Bantuan Langsung Sementara (BLS) yang akan diberikan pemerintah pusat atas kenaikan BBM," ujar HM. Sani.

Disingug dengan sikap Pemprov Kepri, apakah mendukung penolakan kenaikan BBM sebagaimana permintaan mahasiswa, HM. Sani menimpali, kalau pihaknya bukan dalam posisi dukung mendukung. Tetapi atas aspirasi mahasiswa, pihaknya akan menampung dan menyampaikannya ke pusat, sebagai aspirasi dan bahan masukan dari daerah.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Provinsi Kepri Nur Syafriadi mengatakan, pelaksanaan demo dan penyampaian aspirasi oleh buruh dan mahasiswa juga sangat didukungnya. Namun hendaknya tetap berada dalam koridor dan tidak anarkis dan mengganggu ketertiban umum.

"Kita mendukung penyampaiaan aspirasi dengan demo, karena itu merupakan hak dan kemerdekaan berserikat. Namun yang perlu kami ingatkan, jangan sampai melakukan anarkis," ujar Nur Syafriadi.

Nur juga menjelaskan, penyaluran aspirasi mahasiswa sebelumnya telah diterima DPRD Provinsi Kepri, dan saat ini sedang dirapatkan di tingkat Badan Musyawarah. DPRD Provinsi, kata Nur, sepakat agar seluruh fraksi di DPRD Kepri membahas aspirasi warga masyarakat, mahasiswa dan buruh di Kepri ini, sehingga menjadi aspirasi bulat yang akan disampaiakan melalui masing-masing fraksi di DPR-RI.

"Secara pribadi, saya juga menolak BBM dinaikkan, namun untuk dukung-mendukung dengan membuat surat pernyataan, tentu ada meknisme sesuai denga institusi lembaga legislatif," ujarnya.