KARIMUN, batamtoday - Sekitar 700 mahasiwa Universitas Karimun terancam batal diwisuda pada pertengahan tahun ini karena ketiadaan anggaran yang menjadi dalih Yayasan Tujuh Juli dan pihak rektorat.

Rajali, Kepala Biro Investigasi & Inteligent Komisariat Daerah (KOMDA) Kabupaten Karimun Reclasseering Indonesia mengungkapkan Pengurus Yayasan Tujuh Juli tidak lagi memiliki iktikad baik memperbaiki Universitas Karimun.

"Skenario baru yang disusun dan ditata apik oleh Yayasan Tujuh Juli, sebagai upaya menggagalkan usaha Rektor Abdul Latif memperoleh Akreditasi  dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional yang mengakibatkan terancam gagalnya 700-an Mahasiswa Universitas Karimun (UK) di wisuda pada Pertengahan 2012 mendatang," ujarnya, Senin (26/3/2012).

Sehingga Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Karimun, lanjut dia, didesak agar segera mengusut tuntas dugaan Korupsi yang  terjadi di tubuh Yayasan Tujuh Juli dan Rektorat Universitas Karimun.

Dijelaskannya, sekitar 700 mahasiswa/i dari Fakultas Teknik, Sospol dan Perikanan Universitas Karimun seharusnya diwisuda pada pertengahan 2012 ini.

Hal itu terjadi karena pihak yayasan beralasan kehabisan dana kas sehingga proses akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, menjadi terhambat.

Padahal,  pada Mei 2012 mendatang, akreditasi Universitas Karimun sudah harus didapatkan.

“Jika sampai Mei 2012 Akreditasi UK tidak di dapat, maka UK tidak diperbolehkan menyelenggarakan Wisuda Sarjana. Dan ini merupakan persoalan baru yang ditelurkan oleh akal bulus pihak Yayasan Tujuh Juli,” paparnya.

Untuk itu, Rajali mendesak Kejari Karimun segera mengusut Dana yang parkir di Yayasan Tujuh Juli sebab indikasi korupsi dinilainya sangat kental di tubuh Yayasan tujuh Juli tersebut.

Mengingat bantuan dana dari pihak ketiga seperti bantuan Hibah APBD Karimun, Dana Community Development (CD) dari berbagai perusahaan yang ada di Karimun serta dana dari sumbangan pembangunan dari mahasiswa UK sendiri, tidak pernah terlambat setiap tahunnya.

“Tidak ada pengeluaran Dana yang cukup signifikan dari Yayasan  Tujuh Juli untuk pembangunan Kampus UK. Semuanya murni bantuan dari pihak ketiga. Jadi jika yayasan meminta uang pembangunan bagi mahasiswa, dimana yang telah mereka bangun selama ini. Dan penomena itu sangat jelas memenuhi unsur tindak pidanan korupsi. Akibatnya puluhan dosen dan staf UK sampai saat ini tidak mendapatkan gaji honornya dan itu sudah  tiga bulan lamanya,” jelas Rajali.