Inilah Poin-poin RTD Lemkaji MPR RI soal Pertahanan dan Keamanan Negara

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Round Table Discussion (RTD) bertema 'Wilayah Negara dan Sistem Hankam menurut UUD 1945' yang diadakan Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (2/7/2019),menghasilkan lima butir kesimpulan.

Sekretaris Steering Committee RTD, M Alfan Alfian M, membacakan poin-poin dari hasil kegiatan yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari lima perguruan tinggi di Jakarta itu.

"Poin pertama, seluruh narasumber menegaskan komitmen dan ikhtiar dalam mengembangkan kebijakan dalam rangka penguatan hankam bagi keutuhan wilayah NKRI melalui implementasi sishankamrata dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen bangsa. Tuntutan proffesionalisme dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI tetap harus dapat dijawab di tengah keterbatasan yang ada," kata Alfan.

Poin kedua, menurut dia, adalah pengembangan kebijakan hankam dalam sishankamrata seyogyanya tidak dilakukan dengan berdasarkan semata-mata pertimbangan anggaran tetapi dengan melihat aspek yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan dinamika dan perkembangan global dan regional, ragam ancaman, tantangan, serta segenap potensi sumber daya manusia dan teknologi yang dapat dikembangkan sebagai kekuatan hankam.

"Poin ketiga pembangunan bidang hankam bagi keutuhan wilayah negara membutuhkan srategi diplomasi yang dikembangkan melalui kerja sama internasional yang ingklusif dan transparan serta saling menguntungkan dengan mengantisipasi perkembangan geostrategi regional dan global agar tidak merugikan dan memperlemah NKRI sebagai negara maritime yang berdaulat," jelasnya.

Sementara untuk poin keempat adalah selaras dengan karakter NKRI sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara maka sinergisitas antara komponen utama hankam dan segenap komponen lainnya terus diperkuat, tidak saja dalam mengantisipasi ragam ancaman kedaulatan negara tetapi juga dalam mengantisipasi bencana alam mengingat Indonesia berada dalam lingkar cincin api (ring of fire) yang rawan bencana alam. Selain itu perlunya, dikembangkan kesadaran antisipatif terhadap bencana alam ini melalui pendidikan.

"Poin kelima perencanaan dan pembangunan pertahanan dan keamanan nasional harus mengantisipasi era informasi dan globalisasi termasuk revolusi industri 4.0 yang telah melahirkan berbagai jenis ancaman pertahanan baru, jenis kriminalitas yang semakin berkembang, lingkungan strategis yang berubah dan berbagai kemajuan teknologi persenjataan. Karenanya perubahan paradigma berpikir diperlukan bagi seluruh unsur pertahanan dan keamanan negara. Organisasi pertahanan dan keamanan sangat perlu memperhatikan dan menyiapkan kualitas dan kuantitas kompetensi dan kapabilitas prajurit menghadapi ancaman perang modern dan perkembangan kriminalitas masa depan," katanya.

Editor: Surya

---