BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota DPD RI Jhon Pieris mendukung penyelenggaraan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) dipisah pada pemilu 2024. Ia menilai Pemilu Serentak cukup di 2019, karena menyisakan banyak masalah dan korban jiwa.

Jhon Pieris sudah dua periode (2009-2019) menjadi anggota DPD RI dari daerah pemilihan Maluku, namun gagal melenggang ke Senayan di pemilu 2019 ini.

Dia sendiri mengaku pernah ditawari seseorang untuk menang pemilu dengan membayar ratusan juta rupiah.

"Saya tolak tawaran itu, karena money politik itu merusak demokrasi dan menghancurkan pendidikan politik rakyat. Untuk itu, saya mendukung dipisahkannya pileg dan pilpres," tegas Jhon Pieris.

Hal itu disampaikan dalam dialog kenegaraan DPD RI 'Evaluasi Pemilu Serentak, Bisakah Pileg dan Pilpres Dipisah Lagi?' bersama anggota Fraksi Golkar DPR RI, Hetifah Sjaifudian, dan peneliti utama LIPI, Siti Zuhro di Senayan Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Menurutnya, sosialiasi Pemilu Serentak 2019 oleh KPU tidak optimal selama ini. Sehingga banyak rakyat tidak tahu saat datang ke TPS itu memilih caleg DPD dan DPR RI.

"Jadi, banyak hal yang harus menjadi perhatian dalam pemilu serentak 2019 ini," ujarnya.

Hetifah Latifah mengakui jika Pemilu Serentak 2019 ini banyak masalah yang harus dievaluasi seperti banyaknya petugas yang meninggal, maraknya money politics, berita hoaks, kampanye hitam, politik identitas dan meningkatnya dinasti politik.

"Semula pemilu serentak ini untuk memperkuat sistem presidensial, tapi jika harus dievaluasi tentu harus meminimalisir money politics, kampanye hitam, hoaks, politik identitas, dan dinasti politik tersebut," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu.

Hetifah menegaskan, ada dua jenis evaluasi pemilu yang harus dilakukan, yaitu evaluasi secara subtansial dan prosedural.

"Golkar akan evaluasi dengan penegakan sanksi bagi pelaku money politics, meningkatnya partisipasi rakyat untuk pileg, dan bukan hanya fokus pada pilpres," kata Hetifah.

Siti Zuhro, menambahkan, pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 tidak ada sisi positifnya karena yang mengemuka lebih banyak masalah atau kendalanya.

"Banyak sekali catatan yang tidak positif setelah kita menjalani 21 tahun sistem demokrasi kita. Mulai money politik dalam pemilu, baik yang poot buying maupun transaksional dan juga logistik," kata Siti Zuhro,

Pemilu Serentak 2019 ini, lanjut peneliti senior LIPI, tidak hanya mengurangi kualitas berdemokrasi, tapi juga rada nestapa.

Editor: Chandra