BATAMTODAY.COM, Batam - Usulan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam yang meminta penambahan Rombongan Belajar (Rombel) dan ruang kelas baru (RKB) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019, dianggap bukan opsi terbaik menghadapi lonjakan siswa di sekolah negeri.

Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho mengatakan selalu saja dua poin itu yang digadang-gadang mampu mengurai banyaknya calon peserta didik yang tak tertampung masuk ke sekolah negeri di Batam.

"Memang saya akui, penambahan rombel di tiap sekolah negeri itu cara yang cepat untuk dijalankan menampung calon peserta didik yang tak tertampung di sekolah negeri. Bisa juga penambahan kapasitas per kelas dari 32 menjadi 40 siswa. Namun tahun ini saya melihat PPDB di Batam sudah lebih transparan dibandingkan model-model sebelumnya," ujarnya, Selasa (11/6/2019).

Terkait opsi kedua dengan menambah RKB, Udin menegaskan, hal tersebut tiap tahun selalu didengungkan saat datangnya PPDB. Namun disayangkan penambahan RKB selalu disampaikan saat datangnya PPDB.

"Itu yang kami sesalkan, perencanaan dan penyampaiannya terkait pembangunan RKB selalu disampaikan pada saat PPDB, harusnya dari jauh-jauh sebelumnya itu dilakukan. Jadi saat PPDB, RKB tersebut sudah terbangun dan bisa digunakan untuk menampung calon peserta didik," tegasnya mengakhiri.

Hal serupa juga dilontarkan anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Aman yang menganggap persoalan tersebut dari tahun ke tahun masih belum dapat diurai pemerintah daerah dan harus sesegera mungkin dicarikan formula penyelesaian yang tepat.

Aman juga meminta pada PPDB tahun ini, jangan sampai ada dibumbui permainan curang terkait sistem zonasi PPDB.

"Dalam waktu dekat, kami akan turun sidak di beberapa sekolah negeri, memastikan apakah proses PPDB sudah sesuai dengan sistem zonasi full atau tidak di Batam ini," terangnya.

Terkait banyaknya siswa yang tak tertampung masuk ke sekolah negeri pada PPDB tahun ini dan seperti tahun-tahun sebelumnya, Aman meminta pemerintah daerah harus sesegera mungkin menggandeng sekolah swasta di Batam. Sebab banyak di Batam ini sekolah swasta yang kekurangan jumlah siswanya.

"Sementara persoalan orangtua siswa tidak mampu membayar uang gedung dan uang sekolah perbulannya di sekolah swasta yang dirasa kemahalan. Pemerintah daerah harus mensupport dengan menggelontorkan dana bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) ke sekolah swasta, untuk menekan tingginya biaya masuk sekolah swasta. Sebab di beberapa deaerah lain di luar Kepri dan Batam, sudah banyak melakukan itu dengan menggelontorkan anggara BOSDA untuk sekolah swasta," katanya.

Editor: Yudha