BATAM, batamtoday - Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mendukung sikap penolakan rencana kenaikan harga BBM oleh Aliansi Serikat Pekerja Buruh Batam dengan menyampaikan sikap penolakan tersebut ke pemerintah pusat. 

Dukungan itu diberikan saat menggelar pertemuan dengan para pimpinan aliansi serikat pekerja yang mengerahkan seribuan anggotanya berunjuk rasa ke Gedung Pemko dan DPRD Batam untuk menolak rencana penaikan harga BBM, Rabu (21/3/2012). 

"Saya akan sampaikan ke pusat bahwa warga Batam menolak pengurangan subsidi BBM. Saya akan sampaikan langsung ke Bapak Presiden," kata Ahmad Dahlan.

Menurutnya, rencana pengurangan subsidi BBM masih sangat berpeluang dibatalkan karena masih sebatas usulan dari pemerintah. 

Sampai sekarang rencana tersebut dipastikannya belum disetujui DPR RI dan usulan itu sendiri tidak akan dapat direalisasikan jika tidak disetujui oleh DPR RI. 

Sebelum Ahmad Dahlan menyampaikan itu, dalam pertamuan tersebut sejumlah pimpinan Aliansi yang terdiri dari unsur SPSI, SPMI, SBSI dan SPN itu menjelaskan sikapnya mengenai rencana penaikan harga BBM.

 Syaiful Badri, Ketua DPC SPSI Kota Batam mengungkapkan tuntutan mereka terfokus pada masalah BBM. 

"Masalah ini sebenarnya lebih besar dari masalah pembahasan upah minimum," ujarnya.

Upaya panjang memperjuangkan kenaikan angka upah minimum yang dilakukan Aliansi beberapa bulan lalu menurutnya akan sia-sia jika terjadi kenaikan harga BBM. 

Kenaikan harga BBM menurutnya akan berdampak besar terhadap Batam khususnya akan mempengaruhi angka kebutuhan hidup layak (KHL) dalam pembahasan upah minimum kedepan.

"Karena itu kami minta kepada Wali Kota, tolong sampaikan ke pusat kalau kami menolak kenaikan harga BBM," sambungnya. 

Selain itu dia juga meminta kepada pemko untuk mempersiapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap penting guna menyikapi rencana penaikan harga BBM bersubsidi, khususnya untuk memproteksi buruh.

Aliansi menginginkan agar pemko lebih aspiratif dan komunikatif, tidak sampai menunggu adanya reaksi dari buruh seperti dengan berunjuk rasa atau mogok kerja hingga memicu kerusuhan seperti yang terjadi dalam pembahasan upah minimum beberapa bulan lalu. 

Masmur Siahaan, Ketua Lomenik SBSI Batam menambahkan, jika kenaikan harga BBM tidak terelakkan lagi, maka Pemko Batam harus memiliki kebijakan untuk memproteksi masyarakat, khususnya buruh. 

Kebijakan itu diperlukan untuk guna membantu mengurangi beban masyarakat akibat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. 

Yoni Mulyo Widodo, Ketua DPC SPMI Batam, mengatakan meskipun Wali Kota Batam tidak berwenang membatalkan rencana kenaikan harga BBM, namun Ahmad Dahlan bisa ikut mempengaruhi pemerintah pusat untuk meninjau kembali rencana tersebut dengan menyampaikan penolakan mereka secara langsung ke pusat. 

"Kami berharap ada ketegasan sikap dari Wali Kota. Kami siap membela kalau itu demi kepentingan masyarakat," ujarnya. 

Kenaikan harga BBM bersubsidi diyakininnya akan menekan daya beli masyarakat dan ketika itu terjadi, maka akan berimbas juga kepada perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi Batam.