TANJUNGPINANG, batamtoday - Kalangan buruh di Kabupaten Bintan juga menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu mereka manifestasikan dalam sebuah aksi yang diikuti ratusan buruh di depan Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (21/3/2012). 

Koordinator aksi, Parlindungan Sinurat yang juga ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (F-SPMI) Kabupaten Bintan mengatakan buruh menolak tegas rencana kenaikan harga BBM tersebut karena akan berimbas kepada seluruh sendi kehidupan masyarakat. 

"UMK yang baru ditetapkan akan sia-sia dengan kenaikan harga BBM itu karena berimbas langsung dengan kemampuan daya beli masyarakat yang menurun akibat harga kebutuhan pokok membumbung tinggi," kata Parlindungan dalam orasinya. 

Menurutnya, menurunnya daya beli buruh juga akan berimbas pada menurunnya produktivitas kaum buruh. 

Dia juga menuding pemerintahan SBY-Boediono bersama dengan menteri-menterinya justru menghambur-hamburkan anggaran negara dengan membeli pesawat kepresidenan yang baru maupun kendaraan dinas yang anyar juga. 

"Menaikkan harga BBM berarti pemerintah melakukan pengingkaran dan pelanggaran konstitusi," kata dia. 

Kenaikan harga BBM sangat bertentangan dengan UU APBN 2011 khususnya pasal 7 ayat 4 dan 6 yang di dalamnya menyebutkan 'Pemerintah tidak akan membatasi subsidi dan menaikkan harga BBM'. 

Selain itu, lanjutnya, buruh juga menyayangkan sikap DPRD Bintan dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang tidak merespon rencana pemerintah menaikkan harga BBM tersebut. 

Pantauan di lapangan, perwakilan buruh itu akhirnya diterima oleh Asisten III Provinsi Kepri Said Agil untuk melakukan dialog. 

Dalam dialog yang berlangsung, Said Agil mengatakan dirinya akan menyampaikan aspirasi kaum buruh kepada Gubernur Kepri, HM Sani. 

"Kita akan sampaikan ke Gubernur karena beberapa waktu lalu juga telah digelar rakor FKPD yang membahas antisipasi kenaikan harga BBM," kata Said. 

Jawaban itu membuat buruh tidak puas dan Parlindungan mengancam akan mengerahkan massa buruh yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.