BATAMTODAY.COM, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah menyiapkan pengurus dan kader yang akan diajukan menjadi menteri dalam kabinet periode kedua Presiden Jokowi. Nama siapa yang akan diajukan akan tergantung dari pos yang dialokasikan Presiden Jokowi pada PPP.

"Prinsipnya PPP akan berusaha mencari kader yang paling pas untuk posisi yang diberikan, bukan karena dia posisinya tinggi di partai," kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani, Jumat (7/6/2019).

PPP juga, kata Arsul, tak terlalu ambil pusing dengan wacana agar kabinet hanya diisi orang profesional (zaken kabinet) untuk meningkatkan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua 2019-2024. Arsul pun tak khawatir hal ini akan mengurangi jatah kursi bagi kader partai politik di pemerintahan.

"Kabinet zaken bagi PPP tidak harus dengan mengurangi jatah parpol. Karena siapapun yang diangkat Pak Jokowi sebagai menteri, dia harus bisa kerja profesional, baik ia dari dalam parpol atau dari non parpol," kata Arsul diplomatis.

Usulan zaken kabinet sendiri muncul saat Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Mei 2019. Mereka mengusulkan pembentukan kabinet profesional ini penting agar program pembangunan Jokowi bisa berjalan lebih lancar.

Arsul menilai selama ini ada cara pandang yang keliru terkait figur politikus di dalam kabinet ini. Wacana yang berkembang menggambarkan kabinet akan lebih baik jika diisi sosok profesional dari non parpol. "Padahal di parpol juga ada banyak orang profesional yang rekam jejak dan kerjanya juga jelas," kata Arsul.

Pada Kabinet Kerja Jokowi sejak menjabat pada 2014, PPP hanya mendapat satu kursi, yakni Menteri Agama yang diisi oleh Lukman Hakim Saifuddin. Namun posisi Lukman tak tergantikan meski Jokowi tercatat beberapa kali melakukan reshuffle di kabinetnya.

Sumber: Tempo.co
Editor: Yudha