PKP

Seluruh Fraksi DPRD Kepri Setujui Pembahasan Ranperda BBKM
Oleh : Charles Sitompul
Senin | 22-04-2019 | 17:40 WIB
gub-paripurna1.jpg honda-batam
Gubernur H Nurdin Basirun memberikan jawaban atas pandangan fraksi pembahasan ranperda BBKM. (Foto: Charles)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Seluruh fraksi di DPRD provinsi Kepri menyatakan setuju, pembahasan Rancangan Perda (Ranperda) tentang Bangunan Berciri Khas Melayu (BBKM) dilanjutkan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hal itu terungkap dalam rapat Paripurna DPRD Kepri, yang dilaksanakan di gedung DPRD, Dompak Tanjungpinang, Senin (22/4/2019).

Ketua DPRD Jumaga Nadeak mengatakan, dalam beberapa sidang paripurna sebelumnya dalam agenda pembahasan fraksi-fraksi tidak terdapat pertentangan pendapat. Sejumlah fraksi memberikan pandangan dan saran untuk penyempurnaan Ranperda.

"Untuk itu jawaban pemerintah yang telah disampikan oleh Gubernur agar segera dokumennya didistribusikan. Dewan juga akan membentuk Pansus untuk membahas ke tahap selanjutnya," kata Jumaga.

Menanggapai hal itu, Gubernur H Nurdin Basirun, yang hadir memberikan jawaban atas pandangan fraksi DPRD Kepri itu mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran dewan yang telah membahas Ranperda diberbagai tingkatan sehingga sampai pada titik saran dan masukan.

"Terimakasih atas saran dan masukan yang bapak ibu dewan berikan demi kesempurnaan dari Ranperda ini," buka Nurdin.

Nurdin mengatakan bahwa Indonesia memiliki kebudayaan yang tersebar disetiap daerah dan ini menjadi jati diri bangsa. Sebagaimana pula Negara menjamin perlindungan dan pengembangan budaya tersebut sesuai UU yang berlaku.

"Perhatian Pemerintah terhadap penguatan dan kemajuan budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan turut menjadi semangat untuk berperan nyata dalam mewujudkan kemajuan budaya itu," lanjutnya.

Menurut Nurdin, Ranperda yang digagas ini tidak hanya menunjukan indentifikasi budaya daerah namun juga akan menjadi daya tarik wisata karna keunikan budaya dan akan menimbulkan kesan budaya melayu dalam perilaku masyarakat.

"Hal ini sesuai dengan visi Provinsi Kepri yakni mewujudkan Kepri sebagai bunda tanah melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan dan unggul dibidang maritim," ujar Nurdin lagi.

Secara umum, Nurdin kembali menjabarkan pandangan dari fraksi-fraksi pada paripurna sebelumnya, sejumlah masukan datang seperti dari Fraksi PDIP yang dengan semangat bersama memajukan budaya melayu melalui program kerja yang searah dengan pengembangsn nilai budaya.

Lalu Fraksi Golkar yang menekankan agar bangunan yang berciri khas budaya melayu harus ramah lingkungan, amam, indah serta mengandung nilai edukasi yang dijabarkan dalam pengertian yang dengan mudah dimengerti psra generasi muda. Kemudian Fraksi Demokrat Plus menyarankan agar pembahasan turut melibatksn para pakar yang ahli budaya dan ahli bidang bangunan.

Selanjutnya dari Fraksi Hanura Plus meminta agsr bangunan tersebut diprioritaskan pada bangunan pemerintahan, perkantoran, pintu gerbang bandara, pelabuhan dan objek publik lainnya.

Fraksi PKS PPP meminta agar memperhatikan efisiensi dalam pelaksanaannya serta pembahasan mengikutsertakan kabupaten dan kota.

Terakhir dari Fraksi Kebangkitan Nasional memberikan masukan yakni penambahan judul bangunan tersebut menjadi bangunan berciri khas melayu Kepulauan Riau dan penambahan asas keserasian.

Editor: Yudha