Kasus Surat Suara Tercoblos di Malaysia

BPN Desak Presiden Copot Dubes RI di Malaysia Rusdi Kirana

 

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Direktur Hubungan Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Irawan Ronodipuro menanggapi terkait temuan dan beredarnya bukti video surat suara pemilu yang telah tercoblos di Selangor, Malaysia pada Kamis (11/4). Menurut dia, temuan itu menjadi bukti bahwa adanya potensi kecurangan pada Pemilu 2019.

 

“Terkait adanya temuan itu sama saja telah memperlihatkan bahwa kecurangan pemilu telah terlihat,” ungkap Irawan di Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Lebih lanjut, Irawan juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera mencopot Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia yakni Rusdi Kirana. Pasalnya, kejadian yang terjadi di Selangor Malaysia tersebut telah mempermalukan bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional.

“Kami meminta Presiden menarik Dubes RI untuk Malaysia, karena itu memalukan, bagaimana seorang duta besar bertindak sebagai tim sukses dalam pemilu, karena ini sudah melanggar kode etik serta tugas dan fungsi pokoknya. Ini masuk dalam kategori perbuatan tercela,” tegasnya.

Di sisi lain, Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan juga menghimbau kepada seluruh relawan dan warga negara Indonesia di luar negeri untuk tetap terus mengawal proses pemilu yang berlangsung. Sehingga, potensi kecurangan dapat diminimalisir dan tercipta pemilu yang jujur dan adil.

“Kejadian di Malaysia sekaligus memberikan pesan kuat dan menjadi energi bagi relawan Prabowo-Sandi di seluruh dunia untuk mengawal proses pemilu dalam rangka menyelamatkan nama baik negara. Kita harus menjaga nama baik negara itu yang terpenting,” ungkap Ferry.

Lebih lanjut, Ferry yang juga merupakan Alumnus Hubungan Internasional FISIP UNPAD itu juga menekankan agar Presiden Joko Widodo dapat bersikap profesional dan netral dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Sebab, sudah sepatutnya kepala negara harus bertanggung jawab dan menjamin pesta demokrasi dapat terlaksana dengan baik dan lancar tanpa adanya kecurangan.

Karena itu, demi menjamin pemilu terlaksana jujur dan adil di Malaysia, maka ia juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menarik pulang Duta Besar Republik Indonesia di Malaysia yakni Rusdi Kirana hingga pemilu selesai. Sehingga, netralitas para pejabat negara Republik Indonesia yang berada di Malaysia dapat tercipta.

“Seharusnya presiden sudah mengambil tindakan untuk mencopot posisi dubes RI di Malaysia, atau minimal menarik pulang hingga pemilu selesai, sehingga proses pemilu bisa berjalan jujur dan adil,” tandasnya.

Terpisah, Presiden yang juga capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) bereaksi terkait adanya kabar viral soal surat suara yang sudah tercoblos di Malaysia. Mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta untuk segera dicek kebenarannya.

“Ya dicek saja lah. Kalau itu benar dan itu merupakan pelanggaran, laporkan saja ke Bawaslu. Mekanismenya jelas kok, enggak usah diangkat isu-isu yang nggak jelas,” ujar Jokowi di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Kamis (11/4).

Pihak-pihak yang menemukan temuan itu juga diharapkan oleh Jokowi bisa melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) supaya bisa ditindaklanjuti. “Kalau benar itu merupakan pelanggaran, jadi laporkan saja ke Bawaslu,” pungkasnya.

Sebelumnya, rakyat Indonesia dikagetkan dengan penemuan kertas surat suara yang telah tercoblos pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan salah satu caleg partai NasDem yang bernama David Kirana. Kejadian itu terjadi di Selangor, Malaysia, Kamis (11/4).

Adapun kejadian itu diabadikan oleh salah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia. Melalui sebuah video, ada sekitar puluhan kantong plastik hitam dan putih yang berisikan kertas surat suara yang ditumpuk dalam sebuah ruko. Setelah dibuka beberapa sampel, surat suara itu telah tercoblos ke pasangan calon nomor urut 01.

Tidak hanya tercoblos pada surat suara pemilihan presiden, akan tetapi kertas surat suara itu juga tercoblos salah satu caleg partai NasDem. Ketika ditanya hal ini, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra masih mendalami kasus tersebut.

Ilham mengatakan, tengah berkoordinasi dengan Pokja Pemilu Luar Negeri (LN) untuk mengetahui runtutan kejadiannya dan alasan kertas suara tersebut bisa telah tercoblos. “Masih kami konfirmasi dengan pokja pemilu LN. Kenapa bisa terjadi demikian,” katanya kepada wartawan, Kamis (11/4).

Dia menyatakan belum bisa membeberkan lebih lanjut ihwal langkah yang diambil oleh KPU atas adanya kasus tersebut. Termasuk juga usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meminta memberhentikan sementara pemungutan suara WNI di Malaysia yang direcanakan pada Minggu (14/4) mendatang. “Nanti kami akan pelajari dulu,” tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto menyerahkan persoalan ini semua ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Silakan kalau ada yang tidak benar laporkan ke aparat dan Bawaslu sendiri biar mereka yang proses,” ujar Hasto di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Kamis (11/4).

Hasto juga telah memerintahkan anggota TKN untuk bisa melakukan pengecekan, mereka adalah Zuhaiei Misrawi, Erico Sotarduga dan Masinton Pasaribu. Kebetulan mereka juga caleg Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri.

“Jadi kami terus melakukan monitoring,” katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjelaskan, untuk kasus ini dia tidak ingin gegabah. Pasalnya, sudah ada contoh hoaks surat suara tujuh kontainer yang sudah tercoblos, dan server KPU yang sudah disetting memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Makanya kita harus lihat hal tersebut dengan jernih. Karena kita melihat ada upaya membangun desain mendelegitimasi kualitas demokrasi Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu Hasto juga berpesan kasus ini jangan digoreng ataupun dibuat mainan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Misalnya ada dugaan kecurangan pemilu, maka pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin yang disalahkan. “Jadi jangan sedikit-sedikit yang disalahkan Pak Jokowi,” pungkasnya.

Sebelumnya, ?Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan pihaknya bakal segera merekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) merekomendasikan menghentikan pencoblosan di Malaysia. “Kami akan meminta KPU menghentikan pemungitan syara di seluruh Malaysia,” ujar Fritz saat dihubungi, Kamis (11/4).

Fritz juga menduga panita pemilihan di uar negeri (PPLN) tidak melakukan tugas dengan baik. Sehingga muncul kertas surat suara yang sudah tercoblos.

“Jadi terbukti PPLN tidak melaksanakan tiugas dengan benar, kita sudah membuat rekomendasi soal kinerja PPLN yang diragukan,” katanya.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Dardani

---