KPU Gelar Pemilu Run di 34 Provinsi untuk Sosialisasi Pemilu

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU), menggelar Pemilu Run secara serentak di 34 Provinsi. Kegiatan lari sehat bersama masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan hari pemungutan suara Pemilu 2019 yang jatuh pada 17 April mendatang.

Ketua KPU, Arief Budiman, mengatakan Pemilu Run merupakan salah satu cara untuk mensosialisasikan pilpres dan pileg. "Bahwa pemungutan suara pada Rabu, 17 April. Kegiatan ini bukan hanya diselenggarakan di Jakarta, melainkan secara serentak di seluruh Indonesia yakni di 34 provinsi secara serentak," ujar Arief di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Arief melanjutkan, kegiatan Pemilu Run di tingkat nasional melibatkan sekitat 6.000 orang. Sementara itu, Pemilu Run yang diselenggarakan di daerah mentargetkan sekitar 500-1.000 orang peserta.

Dengan banyaknya peserta yang berpartisipasi, Arief berharap akan ada multiplayer effect atas kegaiatan tersebut.

"Jadi misal ada lima orang, ketika pulang ke rumah masing-masing dia menginformasikan tentang pemilu ini kepada orang orang di sekitarnya. Sehingga dalam 10 hari ke depan ini makin banyak orang tahu tentang pemilu kita bagimana menggunakan hak memilihnya dengan benar. Hari ini kami juga menggelar kerja sama dengan KPK untuk mensosialisasikan memilih calon-calon pemimpin yang berintegritas," tegas Arief.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, mengatakan pihaknya berkeinginan Pemilu 2019 digelar dengan jujur. Dirinya mengimbau masyarakat tidak memilih calon pemimpin koruptor di pemilu.

"KPK berkeinginan pemilu diselenggarakan dengan jujur. Oleh karena itu sejak awal, kami dengan KPU sangat concern menjaga pelaksanaan pemilu yang berintegritas," ujar Saut kepada wartawan di Kompleks GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Ahad.

Dia kemudian menjelaskan kriteria calon pemimpin yang jujur. Menurut Saut, calon pemimpin jujur adalah orang yanh berintegritas dengan rekam jejak yang baik. Termasuk di dalamnya tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi.

"Negeri ini memerlukan orang yang bisa berjuang, sehingga bisa menciptakan daya saing ketertiban dan seterusnya. Bagaimana caranya? Anda lihat track record-nya, kalau dia bekas koruptor jangan dipilih. KPK tegas di situ, KPU pun tegas disitu," tegasnya.

Editor: Surya

---