BATAMTODAY.COM, Simalungun - Anggota Komisi V DPR Anton Sihombing meyakini bahwa siapapun presiden yang terpilih dalam Pilpres 2019 nanti, pembangunan Danau Toba sebagai Destinasi Wisata Internasional bakal terus berlanjut.

Hal itu dikatakan Anton Sihombing dalam acara Silahturahmi DPR dengan Koordinatoriat Wartawan DPR di Hotel Parapat View, Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (5/4/2019) malam.

"Saya rasa siapapun Presidennya pasti akan membangunan Danau Toba," ujar Anton.

Dalam silahturahmi bertajuk 'Keindahan Panorama Danau Toba adalah Milik Masyarakat Dunia dan Kesiapan Masyarakat untuk Menerima Danau Toba sebagai Daerah Pariwisata untuk Pembangunan Infrastruktur Menghadapi Tahun 2025 ini, menurut Anton, masih terkendala masalah alokasi anggaran yang belum maksimal.

Salah satu kendala, kata politikus Partai Golkar ini antara lain adalah proyek Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi yang sudah mulai dibangun, tapi dengan kontrak tahun jamak. Begitu pula dengan pembersihan atau pemeliharaan Danau Toba dari enceng gondok.

Adapun kendala lainnya adalah anggaran yang minim terhadap Pemerintahan Kabupaten sekitar Danau Toba. Kemudian, dia pun membandingkan masyarakat sekitar Bali dengan sekitar Danau Toba.

"Memang berbeda dengan Bali kalau masyarakat di sana sudah menyadari bagaimana menghadapi turis. Kita bertanya jalan jam berapa saja itu akan dijelaskan dengan baik. Tetapi kalau di sini ditanya cari sendirilah," ujar Legislator asal daerah pemilihan Sumatera Utara III ini.

Jamila
Dalam kesempatan itu, Anton Sihombing juga menyoroti masalah penggabungan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2019 yang dilakukan secara serentak tidak menguntungkan bagi calon anggota legislatif (caleg), ditambah masa kampanye yang sangat panjang sehingga menyebabkan para caleg menjadi 'Jamila (jatuh miskin lagi)'.

"Masa kampanyenya 6 bulan lagi bisa 'Jamila itu caleg atau Jatuh Miskin Lagi'," ungkap Anton.

Menurut Anton, hal ini yang tidak terekspos dengan baik karena masyarakat lebih konsentrasi dengan Pilpres, karena panjangnya masa kampanye. Karena itu, ada baiknya antara Pileg dan Pilpre sebaiknya dipisah karena menimbulkan masalah.

"Jadi tolong lah jangan di sama-samakan padahal kita ini sudah meningkatkan anggaran untuk KPU dibandingkan anggaran sebelumnya," pinta Anton.

Sementara itu, Ketua Koordinatoriat Wartawan DPR RI, Romdhony Setiawan berharap agar penyelenggara pemilu bisa mendahulukan penghitungan calon legislatif di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Karena kalo kita punya Presiden tetapi anggota parlemennya tidak ada bagaimana mau melantiknya," kata Romdhony.

Editor: Surya