MUI Wajibkan Masyarakat Pilih Caleg dan Capres Terbaik di Pemilu 2019

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Fatwa Majelis Ulama Indoensia (MUI) yang mewajibkan rakyat untuk memilih di pemilu 17 April 2019 hanya semata untuk meningkatkan partisipasi politik, dan menjadi wajib memilih calon anggota legislatif (caleg) dan calon presiden (capres) yang terbaik.

"MUI hanya memberikan syarat atau kriteria untuk memilih caleg dan capres yang benar, jujur, aspiratif dan mampu (shiddiq, amanah, tabligh, fathonah) agar bisa membawa bangsa ini ke yang lebih baik," kata Ketua MUI Huzaimah T. Yanggo.

Hal itu disampaikan dalam diskusi Empat Pilar MPR RI 'Efektifitas Fatwa Haram Golput Tingkatkan Partisipasi Pemilih?' bersama anggota MPR RI F-Golkar Rambe Kamarul Zaman dan anggota MPR F- Gerindra MPR RI Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (1/4/2019).

Namun, sebenarnya MUI sendiri tak pernah mengeluarkan fatwa golput haram. Tapi, hanya seruan wajib memilih.

"MUI hanya menegaskan bahwa memilih itu wajib karena ada caleg dan capres yang memenuhi syarat. Kalau ada yang buruk, pilih yang buruknya lebih sedikit (ma la layudroku kulluh la yudroku kulluh)," ujarnya.

Seruan itu dibuat sejak tahun 2009 lalu hingga sekarang. Kriteria atau syarat yang diberikan MUI tersebut, kata Huzaemah, agar caleg dan capres yang dipilih mampu mengantarkan rakyat pada kehidupan yang lebih baik.

"Jadi, wajib memilih calon yang lebih baik agar kehidupan lebih baik. Makanya, kalau tidak memilih berdosa," pungakanya.

Sedangkan Rambe Kamarul Zaman menegaskan jika pemilu kali ini sebagai yang paling sulit, karena harus memilih caleg dan pilpres.

"Ada lima lembar kertas suara dan lebar-lebar. Sementara sosialiasi rendah, masa kampanye panjang, dan anggarannya pun tak ada. Jadi, kalau ke depan ada usulan revisi UU Pemilu No.7 tahun 2017 ini wajar, karena aturan teknisnya memang sulit," ujar Rambe.

Rambe mengatakan, perhatian rakyat saat ini hanya pada pilpres. Sehingga rakyat tak banyaik tahu kalau pada pemilu serentak ini harus juga memilih DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II.

"Kesadaran politik rakyat harus ditingkatkan untuk mengurangi politik uang. Tentu, fatwa MUI pun kita dukung untuk meningkatkan partisipasi pemilih," ungkapnya.

Sementara Riza Patria mengakui indikator pemilu yang luber dan jurdil itu antara lain meningkatnya partisipasi pemilih. Tapi, dia yakin partisipasi itu akan meningkat karena serentak dengan pilpres.

"Termasuk fatwa MUI untuk meningkatkan partisipasi pemilih," katanya.

Editor: Yudha

---