BATAMTODAY.COM, Batam - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN bersatu mengimbau Direksi BUMN untuk menolak semua oknum-oknum parpol pendukung Joko Widodo-Maruf Amin yang meminta dana untuk kepentingan kampanye.

Direksi BUMN harus berani katakan tidak jika ada oknum-oknum dari capres nomor urut 01 yang memaksa dan dengan jalan apapun untuk meminta dana dari BUMN.

Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan, misalnya meminta jatah fee proyek atau pengadaan dari vendor atau rekanan BUMN yang dipaksakan dijadikan rekanan oleh oknum parpol tersebut.

"Seperti kasus OTT KPK sejumlah uang yang diterima Bowo Pangarso anggota DPR RI Partai Golkar, atas bantuannya terhadap PT HTK mendapatkan kerjasama dengan BUMN, yaitu PT Pupuk Indonesia Logistik atau Pilog. Sebab, sebelumnya PT HTK menyewakan kapal pada PT Pilog untuk distribusi pupuk, namun kerjasama itu dihentikan," ujarnya melalui siaran pers yang diterima BATAMTODAY.COM, Jumat (29/3/2019).

Atas bantuan Bowo lanjutnya, PT HTK kembali mendapatkan kesepakatan dengan PT Pilog.
"BSP (Bowo Sidik Pangarso) diduga meminta fee kepada PT HTK atas biaya angkutan yang diterima sejumlah USD 2 per metrik ton," terangnya.

Tentu saja sejumlah 84 kardus berisikan uang di dalam amplop yang ditemukan untuk 'serangan fajar' untuk kepentingan menyuap masyarakat di Dapil 2 Jawa Tengah agar memilih Joko Widodo-Maruf Amin di Pilpres dan Bowo sendiri sebagai caleg.

Dalam kardus itu ada dua jenis amplop, mulai dari isinya Rp 400 ribu, dan amplop yang satunya beriisi uang pecahan Rp 50 ribu dan pecahan Rp 20 ribu.

"Karena itu FSP BUMN Bersatu menyerukan juga kepada karyawan BUMN untuk berani katakan lawan jika Ada TKN Joko Widodo dari Parpol yang mencoba mengancam Direksi-direksi BUMN yang menolak diminta bantuan," pintanya.

FSP BUMN Bersatu juga mengajak masyarakat dan karyawan BUMN, buruh, petani, dan pedagang harus berani menolak uang serangan fajar terkait Pileg dan Pilpres 2019.

"Pilih saja capres-cawapres yang jujur dan tidak suka menggunakan uang negara untuk kampanye.

Kita harus mengingat dan memahami slogan pilih pemimpin yang jujur sebagai sikap yang harus diambil dalam Pemilu 2019 nanti," lanjutnya.

"Kami himbau juga pada kawan kawan pekerja di BUMN, untuk jika ada perusahaan tempatnya bekerja diminta paksa sejumlah dana untuk kepentingan Pilpres, seperti ada dugaan festival, acara Baksos Nasional yang dihadiri Joko Widodo. Laporkan saja ke KPK atau ke pihak berwajib lainnya," pungkasnya.

Editor: Chandra