Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Serentak 2019 Jadi Perhatian Khusus Pemerintah
Oleh : Irawan
Rabu | 27-03-2019 | 13:28 WIB
mendagri_kewasadan.jpg Honda-Batam
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan tingkat partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek yang memeroleh perhatian khusus dalam Pemilu serentak 2019. Dia mengatakan partisipasi masyarakat ini salah satu bagian terpenting dari sebuah proses Pemilu.

Berdasarkan data KPU, pada Pilpres 2014 tingkat partisipasi publik sebesar 69,58 persen. Tjahjo mengatakan target minimum partisipasi publik di Pemilu serentak 2019 sebesar 77,5 persen.

"Tingkat partisipasi politik masyarakat menjadi perhatian khusus pada Pemilu serentak tahun 2019," kata Tjahjo dalam Rakor bidang Kewaspadaan dalam Rangka Pemantapan Pemilu di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Selain soal tingkat partisipasi publik, Tjahjo mengatakan pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan sinergitas kuat dan berkesinambungan dalam menyukseskan pemilu. "Suksesnya pemilu bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggara pemilu dan peserta pemilu saja," ujar Tjahjo.

Lebih jauh dia menyampaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2014 dan tiga fase pilkada tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 dari aspek kewaspadaan secara umum berjalan dengan baik. Aspek kewaspadaan itu, kata dia, dapat dijadikan pengalaman dalam menyikapi pileg dan pilpres serentak 2019, sehingga berjalan dalam kondisi aman dan terkendali.

Tonggak sejarah
Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Sudarmo dalam acara yang digelar dengan tema 'Pilihan Boleh Beda, Persatuan, Kesatuan Bangsa Harus Kita Jaga' di Ballroom Grand Paragon Hotel, Jakarta itu, Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana untuk mendapatkan legitimasi bagi sebuah pemerintahan.

Sehingga Pemerintah yang dihasilkan dari proses Pemilu diharapkan merupakan pemerintah yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu ini harus dilaksanakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk menjamin asas tersebut, maka perlu adanya satu sinergisitas di antara seluruh pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung dalam Pemilu.

"Pesta demokrasi yang akan menjadi tonggak sejarah karena dilakukan serentak untuk lima jenis pemilihan dalam waktu bersamaan. Hal ini akan menjadi warisan bangsa dan sorotan dunia internasional, apakah bangsa Indonesia akan mampu menyelenggarakan konsolidasi untuk memilih pemimpin," terang Sudarmo.

Sukses pelaksanaan Pemilu 2019 akan ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya kesiapan dari Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan kesiapsiagaan dari aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawan Pemilu.

Oleh karena itu, melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, diharapkan terwujudnya sinergisitas yang kuat dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan Pemilu, dalam upaya menciptakan Pemilu demokratis dan damai.

"Suksesnya pesta demokrasi ini tergantung semua pihak utamanya penyelenggara Pemilu, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan dalam mengantisipasi kerawanan Pemilu. Sinergitas yang kuat dan berkesinambungan untuk ciptakan Pemilu yang demokratis, aman, integritas dan bermartabat," kata Sudarmo.

Editor: Surya