PKP

Pemerintah Didesak Segera Tuntaskan Kekurangan Pencairan Dana Bantuan untuk Masyarakat NTB
Oleh : Irawan
Kamis | 14-03-2019 | 13:28 WIB
Fahri-Hamzah111.jpg honda-batam
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku Ketua Timwas Bencana DPR memipin Rapat Kerja penanganan dampak gempa NTB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendesak pemerintah untuk segera mencairkan sisa dana bantuan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB), karena hingga saat ini masih berada dalam situasi darurat.

Fahri mengingatkan pemerintah untuk memastikan kekurangan alokasi anggaran untuk penanganan bencana di Provinsi NTB, sehingga pembiayaan pembangunan atau perbaikan rumah dapat segera diselesaikan.

Hal ini disampaikan politisi dapil NTB tersebut seusai memimpin Rapat Kerja Tim Pengawas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) NTB terkait Evaluasi Pembiayaan dan Penanganan Dampak Gempa NTB di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

"Rapat pengawasan ini untuk memastikan bahwa bantuan kepada masyarakat kita itu harus terealisasi tepat, karena apapun ini kan situasi darurat. Orang di sana masih banyak yang hidup di tenda belum mendapat bantuan terutama perumahan itu sangat berbahaya karena musim hujan dan sebagainya," ujar Fahri.

Fahri menginginkan agar pemerintah dapat concern terhadap permasalahan ini terlebih masalah pembiayaan ini sudah melampaui target yang dijanjikan pada Desember 2018 lalu.

Selain itu tujuannya mengundang Pemda terkait dikarenakan ia berharap lubang-lubang yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dapat ditelusuri serta ditemukan solusinya.

"Setelah ini pemda pulang ke daerah ditanya oleh masyarakat nanti bisa menjawab. Saya kira itulah harapan kita dan kita ingin sekali pemerintah concern terhadap hal ini kan nominalnya juga tidak terlalu banyak, paling banyak kan tadi uangnya Cuma 1,4 triliun sisanya itu. Sudahlah suruh cairkan saja. Ini kan kalau ada gempa gini dalam perspektif pembiayaan yang kita sebut ini adalah dukungan sedekah yang tidak perlu terlalu banyak kita bicara prosedur," tegas Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Fahri juga menyampaikan bahwa Tim Pengawas DPR RI mendesak pemerintah memperbanyak Lembaga Keuangan (Bank) selain BRI dan meminta agar Bank itu tidak menjadi lembaga verifikasi karena hanya memperlambat prosedur saja.

"Kalau bank itu langsung saja kalau bisa uang yang ditransfer itu jangan lagi ke BRI saja, suruh transfer di ntb itu pakai bank lain. Kan bank bumn banyak juga supaya dapat mempercepat ini," tukas Fahri.

Editor: Surya