BATAMTODAY.COM, Padang - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Longki Djanggola meminta pemerintah menaikkan gaji gubernur, karena kalag jauh dibnadungkan dengan gaji anggota DPRD.

Permintaan Longki Djanggola itu, disampaikannya di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat menghadiri Rakernas APPSI di Padang, Sumatera Barat yang berlangsung sejak Rabu (20/2/2019), yang akan membahas berbagai program kerja. Longki Djaanggala sendiri baru saja menggantikan Soekarwo, yang sudah tidak lagi menjabat Gubernur Jawa Timur.

"Salah satu materi bahasan kami di APPSI adalah perlunya kenaikan gaji untuk gubernur. Saya dan provinsi dengan APBD yang tidak terlalu besar, gaji anggota DPRD-nya bisa mencapai Rp 70 juta. Itu masih ditambah dengan berbagai tunjangan," jelas Longki dalam Rakernas APPSI di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2/2019).

Longki berharap permintaan APSSI itu langsung didengarkan pemerintah pusat karena disampaikan dihadapan Wapres Jusuf Kalla. "Sebagai gubernur, kapan saya akan mendapatkan hal seperti itu?" ujar Longki.

Menurut pria yang menjabat Gubernur Sulawesi Tengah ini, menjadi gubernur saat ini bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi sudah ada sejumlah gubernur yang kena OTT.

"Jangan anggap jadi gubernur gampang. Banyak yang OTT. Sekarang tanpa uang pun bisa jadi OTT," kata Longki.

"Gaji kami sangat kecil. Memang ada tambahan Rp 8 juta, tapi harus dilengkapi dengan kuitansi. Bukan untuk satu orang, tapi untuk banyak orang," tuturnya.

Gaji wapres juga kecil
Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung merespons permintaan naik gaji gubernur se-Indonesia yang disampaikan Ketua APPSI Longki Djanggola. Menurut JK, walau bergaji kecil, semua orang berebut menjadi gubernur.

Bukan hanya gubernur, ia melanjutkan, presiden dan wakil presiden juga bergaji kecil. Bahkan gaji wapres hanya setengah dari gaji anggota DPRD di daerah.

"Gaji wapres (juga) hanya hampir setengah saja dari gaji DPRD di daerah," kata Jusuf Kalla

"Walau gaji kecil, kita semua berjuang untuk jadi pejabat," tambah JK.

Ia mengatakan gubernur bukan hanya soal gaji, tapi juga soal pengabdian dan penghormatan. "Tidak semuanya juga yang kecil, karena ada juga daerah yang take home pay-nya besar," tuturnya.

Editor: Surya