Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Ex-Offcio Tinggal Tunggu Proses Pengajuan Menko Perekonomian ke Setkab dan Presiden
Oleh : Hendra
Minggu | 03-02-2019 | 11:32 WIB
amsakar_batam.jpg Honda-Batam
Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad

BATAMTODAY.COM, Batam - Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan untuk sekarang proses eks-officio masih sedang dibahas di tingkat kementrian. Sehingga klausal-klausal dan pasal yang ingin diubah agar eks-officio itu selaras dengan regulasi-regulasi yang ada, bisa dikatakan telah tuntas.

"Tinggal menunggu pengajuan dari Menko Perekonomian ke Sekretaris Kabinet (Setkab0 dan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita menunggu itu, kalau itu sudah keluar, InsyaAllah transformasi ke arah eks-officio itu telah selesai," ujarnya saat diwawancara pewarta BATAMTODAY.COM selesai acara Musrenbang di Hall Top 100 Tembesi, Kec. Sagulung kemarin

Dalam pernyataanya tersebut, Amsakar mengatakan bahwa eks-officio ini merupakan model dua instansi yang digabungkan dalam duo kepemimpinan.

Yang mana akan mempermudah bagi masyarakat Batam, misalnya mau membangun puskesmas, perizinan sekolah dan juga invetasi buat para investor. "InsyaAllah gak akan berkecamuk lagilah dalam mendapatkan lahan, karena selain nantinya sebagai ketua BP kan juga sebagai Walikota, jadi mudah diseleraskan," lanjutnya.

Hal yang sama juga akan dilakukan pada kebijakan investasi lainnya di kota Batam, yang jika telah di-acc (kelar perizinan) oleh walikota Batam, kemungkinan juga akan mudah di-acc oleh kepala BP.

"Begitu juga dengan sebaliknya, misalnya di BP ada masuk investor dari Cina, dan ketika dia mengurus perizinan di Pemko, ya InsyaAllah juga bisa oke, karena orangnya sama," jelasnya.

Dengan adanya hal ini Amsakar mengatakan, itu bisa mempermudah proses perizinan dan urusan birokrasi di Kota Batam.

"Analoginya, dua mesin satu nahkhoda. Kalau sekarangkan dua kapal dua nahkhoda, satu mau ke barat, satu mau ke utara. Gak selesai urusan, di tengah jalan berkecamuk," tambahnya.

Amsakar menambahkan, bisa saja nantinya beberapa anggaran yang ada di BP sebesar Rp.1,2 s/d Rp.1,5 triliun, nantinya mudah-mudahan bisa didorong untuk perkembangan infrastruktur di Batam.

"Intinya, untuk dua institusi ini tetap dalam peran dan tugasnya masing-masing. Tidak ada yang bubar, hanya kendali saja, agar kita memiliki persepsi yang sama.

Editor: Surya