BATAM, batamtoday - Pemerintah Kota Batam diminta agar segera membentuk Badan Pengelolaan Perbatasan (BPP) mengingat sebagai salah satu kawasan perbatasan, daerah ini belum memiliki lembaga tersebut hingga kini.

Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan (BPP) Provinsi Kepri Buralimar mengatakan Batam membutuhkan terbentuknya Badan Pengelolaan Perbatasan.

“Saat ini Badan Pengelolaan Perbatasan sudah dimiliki Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Karimun sebagai wilayah pemerintahan yang berbatasan dengan negara tetangga,” ujarnya, Selasa (28/2/2012).

Pembentukan badan tersebut merupakan anjuran Kementerian Dalam Negeri agar dibentuk SKPD setingkat badan atau dinas.

Namun untuk Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang di Provinsi Kepulauan Riau tidak dianjurkan karena tidak memiliki daerah perbatasan dengan negara tetangga.

Kota Batam kata dia, selain berbatasan dengan Singapura, juga memiliki empat pulau yang digolongkan sebagai pulau terluar Indonesia sehingga kebutuhan Badan Pengelolaan Perbatasan harus segera didirikan.

Sementara Badan Pengelolaan Perbatasan di Kepulauan Anambas mengelola lima pulau terluar, Natuna memiliki tujuh pulau, Karimun dua pulau dan Bintan satu pulau.

Kota Bintan juga termasuk salah satu Kota yang diminta agar segera mendirikan BNP lantaran juga berdekatan dengan Singapura.

Ia menjelaskan BNP yang akan dibentuk bertugas untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat perbatasan dan menjaga dan mengelola potensi perbatasan.

"Sekarang langkah awalnya, sosialisasi dulu. Kedepan akan menjadi kebutuhan mendasar dalam mengembangkan perbatasan dan menjawab kebutuhan pembangunan perbatasan melalui APBD," kata dia.

Pemerintah di kabupaten/kota masing-masing, kata dia,  akan mengalokasikan anggaran BNP melalui APBD setempat.

Rencananya, BNP Kepri akan mengajukan alokasi anggaran di tahun 2013 mendatang dari APBN sekitar Rp3 triliun.

Anggaran dimaksudkan untuk pembangunan infrastruktur dan pengamanan di pulau-pulau terluar.

"Untuk Anambas belum karena baru membentuk Desember 2011 lalu. Natuna dan Karimun baru membentuk badan ini pada Februari 2012, jadi belum masuk," jelasnya.

Sebelumnya, Pemprov mendapat tambahan anggaran sebesar Rp152 miliar dari APBN 2012, melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Anggaran itu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Sementara Pemprov Kepri menganggarkan Rp2 miliar untuk BPP Kepri.