BATAMTODAY.COM, Daiklingga - Perkembangan politik di Kabupaten Lingga jelang masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mulai terlihat. Berbagai isu muncul ke permukaan masyarakat, salah satunya adalah permainan politik uang atau money politic oleh kalangan para Calon Legislatif (Caleg).

Meski belum terbukti, praktek ini sudah ramai diperbincangkan dari satu mulut ke mulut lainnya. Di samping itu, isu ini pun dibenarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lingga.

"Memang benar adanya. Sejak hari H pencoblosan tinggal 90 hari lagi, intensitas kampanye para peserta pun turut meningkat. Tetapi kita masih akan telusuri lebih jauh agar menjadi informasi akurat yang dapat ditindaklanjuti," kata Ardhi Auliya, Komisioner Bawaslu Lingga kepada BATAMTODAY.COM, Senin (14/01/2019).

Menurut Ardhi, informasi tersebut sebagai petunjuk awal, karena belum ada bukti-bukti yang kongkret untuk ditindaklanjuti sebagaimana prosedurnya. Sebab, praktik politik uang ini dalam peraturan undang-undang tidak hanya dalam bentuk pemberian uang, bisa juga dalam bentuk barang seperti sembako, alat tangkap nelayan, atau materi lainnya.

"Tak melulu dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk lain. Intinya jika terpenuhi unsur mengajak untuk memilih salah satu peserta Pemilu atau mengajak tidak menggunakan hak pilih dalam pemberian uang atau materi lainnya tersebut, maka itu sudah pasti money politik," jelas pria yang pernah menjadi jurnalis di LKBN Antara itu.

Untuk menanggapi perkembangan isu ini, Bawaslu Lingga dikatakan Ardhi, akan meningkatkan pengawasan terhadap netralitas pihak-pihak yang dilarang terlibat kampanye peserta Pemilu. Seperti, ASN, Kades, BPD serta jajaran perangkat desa termasuk unsur TNI dan Polri.

Ia berharap, Pemilu 2019 di Kabupaten Lingga dapat menjadi Pemilu yang bermartabat baik secara penyelenggaraan maupun hasilnya nanti. "Di agenda Pemilu inilah tempat rakyat menunjukkan kedaulatannya. Untuk itu perlu sama-sama kita jaga agar tidak terciderai oleh praktik-praktik sogokan atau intimidasi, yang membuat rakyat dipaksa memilih pemimpin dan wakil dengan tidak wajar," kata dia.

Editor: Gokli