BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyayangkan langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan kisi-kisi pertanyaan debat kepada calon presiden dan wakil presiden. Fahri menyoroti figur capres dan cawapres harus mampu mengidentifikasi persoalan di luar kepala.

"Jadi dia harus secara verbal di luar kepala membaca, apa sih masalah bangsa kita. Lalu setelah dia melakukan analisis lingkungan, dia bikin kesimpulan. Setelah dia bikin kesimpulan keluarlah visi misi, lahirlah strategi, nanti dari strategi ada proses implementasinya, lahir manajemennya," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta (7/1/2019).

Fahri menilai, dengan kebijakan ini membuat hak publik untuk mengelaborasi pasangan calonnya menjadi hilang. KPU, menurutnya, terkesan menganggap sederhana kontestasi pemilihan presiden ini.

"Jadi menurut saya KPU agak misleading dan layak orang curigai dia seperti diformat untuk menyederhanakan pertarungan atau kompetisi ini," ujar Fahri.

Kemudian, dia mengingatkan, tahapan debat ini formatnya bukan seperti ujian sekolah. Tetapi merupakan debat intelektual. Debat, kata Fahri, bukan menyuruh pasangan calon untuk menghafal jawaban.

"Artinya, dia menyuruh orang itu menghafal. Itu kan kayak kita juga ada dosen di kampus. Artinya kita ini kayak menghafal diktat. Enggak boleh gitu," kata Fahri.

"Jadi bukan ujug-ujug mau nampilkan orang, terus si ini diproses ke publik, ditarik lagi. Lo, nggak boleh begitu, dong. Ini cerdas cermat kelompencapir, kan. Ini kan harus ada riset akademik di bawah dokumen-dokumen yang akan kemudian menjadi bahan perbincangan yang dibawa ke hadapan para kandidat," imbuhnya.

Fahri menyebut KPU diduga ingin menyederhanakan format kompetisi. Padahal capres-cawapres perlu membahas secara spesifik tentang berbagai hal, seperti Papua, otonomi daerah, poros maritim, revolusi mental, hingga kualitas budaya Indonesia.

"Jadi hak publik untuk mengelaborasi secara mendalam tidak didapatkan. Padahal saya katakan kita harusnya kan lebih luas lagi," tegasnya.

Bagi Fahri, debat capres-cawapres harus berkualitas agar kepentingan masyarakat sebagai pemilih terpenuhi.

"Sehingga rakyat itu ketika sudah masuk ke kotak suara adalah transaksi dia, yang merupakan transaksi yang berat. Karena itu, kalau di ilmu agama itu kan kesaksian di depan Tuhan bahwa orang ini baik. Kalau ternyata orang itu nggak baik, artinya nggak dieksplor," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan daftar pertanyaan untuk dua pasangan capres dan cawapres akan dikirim sepekan sebelum debat dimulai. Debat pertama sendiri akan digelar pada Kamis, 17 Januari 2019.

Editor: Surya