FGD Implementasi dan Implikasi Penegakan Hukum di Laut

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri bersama instansi penegak hukum di wilayah Provinsi Kepri menggelar Focus Grup Discussion (FGD) terkait implementasi dan implikasi penegakan hukum di laut, Rabu (7/11/2018), yang digelar di Hotel CK Tanjungpinang.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Asri Agung Putra, mengatakan, kegiatan FGD ini diselenggarakan Biro Hukum Kejaksaan Agung di Kepri, karena 98 persen wilayah Kepri merupakan laut.

"Karenanya, potensi laut ini perlu dilakukan pengamanan dan penegakan hukum yang berkualitas. Data pekara yang locusnya di laut ada 60 sampai 70 persen," ucapnya.

Dijelaskan, penegakan hukum di laut ada multi instansi yang mempunyai kewenangan. Sehingga harus ada sinkronisasi dan sinergitas dari masing-masing instansi, yang sentralnya dengan kewenangan pengendali perkara adalah kejaksaan.

"Oleh karena itu kami yang menggelar pertemuan hari ini. Dengan harapan ke depan penegakan hukum di laut akan berjalan efektif, efisien dan kualitasnya dapat teruji. Implikasinya laut kita akan menjadikan potensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," harapnya.

Asri memaparkan sesuai data yang diidentifikasi, setidaknya ada 15 perundang-undangan yang sudah ditangani dengan lotusnya laut. Diantaranya ilegal fishing, traficking, pelayaran dan peredaran narkoba.

"Harmoni dalam pelaksanaan sistem pidana dan implikasinya potensi laut bisa mendukung pembangunan di Kepri," tutupnya

Editor: Yudha