Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pemerintah dan DPR Dinilai Kecolongan soal Eksekusi Mati TKI Tuti
Oleh : Irawan
Kamis | 01-11-2018 | 08:52 WIB
fahri_hamzah_dpr45.gif Honda-Batam
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mendesak pemerintah menjelaskan eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tuti Tursilawati pada Senin (29/10/2018) lalu, tanpa pemberitahuan.

"Saya sendiri sebenarnya agak kaget dan belum mendapatkan laporan, karena ini tiba-tiba," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Padahal, menurut dia, proses menuju eksekusi mati harus dilaporkan secara terperinci. Fahri mengatakan pemerintah RI perlu mengeluarkan pernyataan kepada pemerintah Arab Saudi.

DPR, sebut Fahri, pun akan turut membantu untuk menghubungi otoritas Arab Saudi terkait kasus tersebut.

"Jadi saya kira pemerintah perlu membuat pernyataan apa yang terjadi dengan warga negara kita ini, gitu. Nah, nanti kami akan coba menghubungi kontak-kontak yang pernah ada, selain duta besar kita, pihak Saudi Arabia yang selama ini relatif komunikatif terhadap isu-isu seperti ini," tuturnya.

Fahri berkata pemerintah Indonesia biasanya memberikan laporan terlebih dulu sebelum eksekusi dilakukan. Laporan itu diberikan secara rinci mulai dari perkara, pendekatan yang telah ditempuh, dan pendekatan kepada keluarga penuntut.

"Karena kalau dimaafkan keluarga, dalam kasus pembunuhan itu biasanya juga bisa dimanfaatkan oleh pengadilan. Nah, ini kita enggak dapat ini tiba-tiba jadi saya kira pemerintah perlu membuat pernyataan apa yang terjadi dengan warga negara kita ini," kata dia.

Fahri lantas menyebut pemerintah dan DPR kecolongan atas eksekusi mati Tuti.

"Mungkin terlalu banyak isu lain ini ya, kita lagi banyak sekali isu, akhirnya banyak yang tertinggal juga," ujar dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan pemerintah sudah menyampaikan protes atas eksekusi Tuti ke Menlu Arab Saudi. Jokowi mengaku selalu meminta perlindungan TKI ke Menlu Arab Saudi.

"Dan seperti yang lalu, KBRI-KJRI ini tidak mendapat pemberitahuan awal tentang akan dieksekusinya Ibu Tuti. Kita sudah menelepon Menteri Luar Negeri Arab Saudi, protes soal eksekusi itu. Saat ke sini minggu lalu, sampaikan ke Menlu Arab soal perlindungan TKI di sana," kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Pemerintah sudah mengeluarkan protes terhadap pemerintah Arab Saudi atas eksekusi mati terhadap Tuti yang dilakukan tanpa pemberitahuan.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Selasa (30/10) bahkan langsung memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia menghadap ke Bali guna membicarakan eksekusi mati terhadap Tuti Tursilawati.

Retno sedang berada di Bali untuk menghadiri Our Ocean Conference di Nusa Dua saat menerima kabar tersebut, kemarin.

Dubes Saudi untuk Indonesia, Osama Mohammed Abdullah Shuibi, sebenarnya juga menghadiri konferensi tersebut, tapi sudah kembali ke Jakarta.

"Kemarin dia (Dubes Arab) ada di Bali, tapi hari ini dia ada di Jakarta dan saya langsung suruh dia kembali ke Bali untuk temui saya dan bicarakan soal (eksekusi mati) ini," ujar Retno di sela OOC, Selasa (30/10/2018).

Retno memanggil Shuibi untuk menyampaikan protes karena Saudi sudah berulang kali mengeksekusi mati terpidana WNI tanpa mengirimkan notifikasi ke perwakilan Indonesia.

Tak hanya WNI, Saudi juga kerap mengeksekusi mati terpidana asing lain tanpa notifikasi ke negara asal mereka.

"Kami protes seperti warga negara lain juga yang tak ada notifikasi saat dilakukan hukuman mati, kami sangat concern soal ini," katanya.

Editor: Surya