TANJUNGPINANG, batamtoday - Wakil Gubernur Provinsi Kepri HM Soerya Respationo didampingi Ketua Pelaksana Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Nasional Sri Soedarsono, Ketua LKKS Provinsi Kepri Aisyah Sani meresmikan Klinik Low Vision Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) di Dinas Sosial Provinsi Kepri, Bintan Center Tanjungpinang, Jumat (10/2/2012). 

Peresmian tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, khususnya yang terkait dengan peran masyarakat dalam mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial, membina organisasi/lembaga sosial, mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial dan  menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan sosial dan melakukan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial. 

Dalam amanahnya, Soerya Respationo mengatakan dengan diresmikanya Klinik Low Vision, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) ini diharapkan akan dapat meringankan beban masyarakat yang kurang mampu serta lansia di Kepri.
 
"Kalau lembaga sosial atau lembaga bekerja secara individu atau lembaga, maka manfaatnya akan kurang, sebaliknya, jika didasarkan atas kebersaman masyarakat maka manfaatnya, akan sangat berarti," kata Soerya Respationo.

Pemerintah provinsi sendiri, kata Soerya, tidak akan dapat berbuat banyak tanpa dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, wakil gubernur kepri ini, berharap  peran serta masyarakat, swasta serta pihak-pihak lain dapat saling berkerja sama dalam mengkoordinasikan, membina, mengembangkan model pelayanan, serta menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultas, maupun mengadvokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.
 
"Walau pelan tapi pasti, LKKS mempunyai peran yang sangat luas dalam mensejahterkan masyarakat diantaranya, pada anak-anak cacat yang kuarang mampu, lansia dan seluruh masyarakat yang tidak mampu," tambahnya.

Selain meresmikan Klinik Low Vision pemerintah juga memberikan bantuaan berupa satu unit Bus, sebagai mobil operasional LKKS sebagai sarana opersional penjunjang dalam pelaksanaan program LKKS yang akan dilaksanakan.