BATAMTODAY.COM, Bintan - Somasi Ketiga tetap diabaikan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bintan Arif Jumana bersama kuasa hukumnya Ratna Zukhaira langsung berkoordinasi dengan Kapolres Bintan untuk melakukan upaya hukum karena menahan haknya sebagai anggota dewan.

Saat dikonfirmasi, Ratna menyampaikan ia bersama kliennyaArif Jumana mendatangi Mapolres Bintan untuk menjumpai Kapolres Bintan, AKBP Boy Herlambang. Guna berkoodinasi atas perlakukan Sekwan Bintan, terkait penahan hak-hak kliennya.

"Kita ingin melakukan koordinasi, serta meminta pendapat kepada Kapolres. Apabila diteruskan, kita akan langsung membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Sekwan Bintan," beber Ratna saat dihubungi BATAMTODAY.COM, Kamis (13/9/2018).

Wanita yang akrab disapa Bunda itu menyampaikan, Sekwan Bintan Edi Yusri sempat menjawab somasi yang dilayangkan kedua kalinya. Namun, isinya tak sesuai harapan.

"Kenapa harus menunggu SK Gubernur lagi. Kan sudah jelas, putusan PTUN harus dilaksanakan," tungkas Bunda.

Ia menyoalkan hak hak kliennya sebagai Anggota DPRD Bintan yang sah tak ditunaikan pihak Sekwan. Mulai dari hak reses hingga persoalan gaji.

"Sudah sangat jelas, putusan PTUN untuk mengembalikan seluruh harkat dan martabat Pak Arif sebagai Anggota DPRD. Kenapa harus menunggu SK Gubernur lagi," kata Bunda.

Pihaknya pun berencana menyurati Pengadilan Negeri Batam yang menerbitkan putusan PTUN tersebut. Hal ini dilakukan agar pengadilan mengeksekusi putusannya yang belum dilaksanakan Sekwan Bintan.

Hingga somasi ketiga dilayangkan kuasa hukum Arif Jumana, Sekwan Bintan Edi Yusri masih bungkam. Bahkan saat dikonfirmasi kehadirannya di ruang kerjanya, seorang petugas jaga di Kantor DPRD Bintan mengatakan, Sekwan sedang tidak berada ditempat. "Lagi tidak ada diruangan," kata seorang penjaga berseragam Satpol PP.

Editor: Yudha