BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komite IV DPD RI Hardi Selamat Hood, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau mengatakan, UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi Indonesia.

"Kriteria usaha yang termasuk dalam UMKM berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Perkembangan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM," kata Hardi dalam Laporan Kegiatan di Daerah Anggota DPD RI pada 27 Juli-14 Agustus 2018.

Setiap tahun kredit kepada UMKM, ungkapnya, mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan.

Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

"Keberhasilan UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM," katanya.

Mantan Ketua Komite III DPD RI menilai berbagai skim kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, perternakan dan perkebunan.

"Berdasarkan data yang diterima dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Riau melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) bahwa penyaluran KUR 2018 sampai dengan bulan Februari 2018 telah disalurkan kepada 112.932 debitur," katanya.

Sedangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di seluruh Indonesia atau telah mencapai realisasi penyaluran sebesar Rp2,66 triliun atau sebesar 2,22% dari total rencana plafond KUR tahun 2018 yang akan dikucurkan yaitu sebesar Rp120 triliun.

Sementara itu realisasi penyaluran KUR di Provinsi Kepri pada 2017 untuk beberapa sektor usaha seperti : pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan lainnya, jelasnya, mencapai Rp. 390.71 miliar atau sebesar 0,37% dari target nasional sebesar Rp106 triliun yang disalurkan kepada 13.511 debitur KUR atau sebesar 0.31% dari target sebesar 4.408.925 debitur secara nasional yang telah disalurkan melalui 36 Lembaga Keuangan Penyalur KUR.

Penyaluran KUR di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dari periode Januari sampai dengan Mei 2018, lanjutnya, didominasi oleh Bank Penyalur BRI yaitu sebesar 85,25% dari 6,487 keseluruhan debitur atau 57,05% dari Rp197,2 M akad kredit. Kemudian diikuti oleh BNI 1946, Bank Mandiri, BRI Syariah.

Dari beberapa jenis KUR yang disalurkan terdapat pula 1 debitur TKI dan 377 debitur Ultra Mikro (UMi) yang memanfaatkan fasilitas dana tersebut.

Namun berdasarkan penyaluran KUR per-wilayah, Kota Batam mencatatkan jumlah akad tertinggi yaitu 41,18% dari total jumlah akad periode tersebut, dengan diikuti 37,07% dari total debitur KUR.

Untuk penyaluran KUR per-sektor ekonomi, 57,19% diserap oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 3.710 debitur KUR. Realisasi ini telah melampaui beberapa sektor yang diunggulkan seperti Pertanian, perburuan dan kehutanan (6,69%), Perikanan (11,15%), Industri & pengolahan (3,08%) dan Kontruksi (0,09%).

Akses pembiayaan UMKM kepada KUR tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah yang terus menerus secara simultan melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada para pelaku usaha UMKM setempat untuk turut serta berpartisipasi memajukan perekonomian.

"Pemerintah Daerah diharapkan secara masif dalam berbagai kesempatan mengajak para Stakeholders, Kepala Daerah, dan masyarakat untuk saling bahu membahu, bergotong-royong secara sinergi untuk membangkitkan kembali kejayaan ekonomi Kepri," katanya.

Selain itu, diharapkan kepada para kepala daerah perlu membuat terobosan-terobosan baru agar perekonomian di wilayahnya masing-masing dapat tumbuh lebih kencang dan berkualitas.

Artinya, pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor UMKM diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja untuk menampung pengangguran dan sekaligus mengurangi jumlah penduduk miskin serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kepri.

Editor: Surya