DPRD Kembali Kritik Keberadaan Tiga BUMD Kepri yang Belum Menuai Hasil

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Keberadaan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Kepulauan Riau kembali mendapat kritikan. Kali ini, DPRD meminta Pemprov Kepri untuk mengevaluasi sejumlah BUMD yang dinilai mandul dalam memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah.

Juru bicara Pansus LPP APBD Provinsi Kepri 2017, Suryani dalam laporannya menyarankan agar Pemprov Kepri mengevaluasi keberadaan BUMD mulai dari PT Pembangunan Kepri, PT Pelabuhan Kepri, dan PDAM Tirta Kepri. Di mana ketiga BUMD tersebut tidak menghasilkan PAD. Padahal, modal yang diberikan Pemprov Kepri sudah sangat besar.

"Sejak didirikan BUMD Kepri hingga saat ini, bukannya memberikan pemasukan ke kas daerah, justru tiap tahunnya mengikis modal yang telah ditanamkan terhadap BUMD Kepri tersebut," kata Suryani pada Paripurna laporan akhir dan pengesahan Perda di Dompak, Tanjungpinang, Senin (6/8/2018) kemarin.

Bahkan, Suryani menyarankan agar Pemprov Kepri melikuidasi ketiganya karena membebani pememerintah dan justru mengikis penyertaan modal yang telah ditanamkan.

Menurutnya, ketiga BUMD tersebut tidak pernah memberikan pemasukan, bahkan untuk menghidupi sendiri saja kenyataannya kesulitan.

"Tidak mungkin terus dipertahankan keberadannya. Sebab, keunagan BUMD ini sudah menjadi temuan BPK. Sehingga, Gubernur harus mengambil langkah serius dan tegas, apakah dilanjutkan atau dibubarkan," ujarnya.

Apabila dilanjutkan tambahnya, maka Gubernur harus menjamin keberadan tiga BUD tersebut, akan berubah lebih baik dan akan memberikan sumbangsih terhadap pemasukan kas daerah.

Sementar itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kepri tersebut dan akan membawa ini ke rapat internal dengan semua pengurus BUMD.

"Tujuan didirikannya BUMD Kepri ini, tentunya berharap bisa memberikan PAD ke daerah. Serta untuk mengelola peluang usaha yang ada di Kepri, tanpa diambil pihak luar," katanya.

Sama halnya dengan BUMD di daerah lain, jelas Nurdin, keberdaan BUMD itu bisa memberikan nilai tambah bagi pemasukan kas daerahnya. Tentunya itu, karena dikelola dengan biak dan transparan serta profesional.

"Kita mengangkat direksi dan susunan pengurus di bawahnya dengan harapan akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, memang sampai saat ini belum menunjukan dan ada hasilnya," tuturnya.

Editor: Gokli

---