BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di tahun anggaran 2017 belum sepenuhnya maksimal. Hal ini terbukti dari realisasi penerimaan pendapatan 2017 sebesar Rp.3.252.237.500.366,54 atau 94,63 persen dari keseluruhan target penerimaan PAD dalam APBD 2017.

Ketua Pansus Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun 2017 Onward Siahaan menyampaikan, tidak tercapainya target itu salah satunya dipengaruhi karena kurang maksimalnya kinerja 10 OPD penghasil di Pemprov Kepri. Ke-10 OPD tersebut yakni Dinkes, Dinas PUPRP, Dinas Perkim, Satpol PP dan PK, Dishub. Kemudian, DPMPTSP, DKPPKH, DKP, BP2RD dan BPKAD.

Dari ke-10 OPD tersebut, realisasi pendapatan yang sangat rendah terjadi pada Dishub Provinsi Kepri. Dari target Rp 60.000.000.000 yang dijanjikan nyatanya tidak mampu direalisasikan.

"Dalam hal ini Pansus menilai tidak adanya keseriusan Gubernur dan OPD terkait dalam merealisasikan pendapatan tersebut. Realisasi yang sangat rendah ini menunjukkan kinerja yang buruk dari Pemerintah Provinsi Kepri," ujarnya, kemarin.

Agar permasalahan ini tidak terulang dikemudian hari, Pemprov Kepri hendaknya harus segera mencari solusi untuk mendorong percepatan peningkatan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah.

"Perlu langkah-langkah strategis dan solusi yang Out the Box (kreatif) untuk meningkatkan pendapatan," sarannya.

Selain itu, perlu juga adanya perbaikan sistem pengelolaan pendapatan dengan mengambil referensi daerah-daerah lain yang sudah berhasil meningkatkan PAD. Pemilihan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten juga perlu mendapatkan perhatian khusus.

Apabila hal ini dapat terlaksana, ke depan realisasi pendapatan Provinsi Kepri diyakini akan mengalami peningkatan. Selain itu, Provinsi Kepri juga tidak akan terlalu bergantung dengan dana transfer dari pusat. Mengingat semakin tahun ketergantungan Provinsi Kepri terhadap dana transfer dari pusat trendnya terus meningkat..

Dipaparkannya, sebanyak 63 persen proporsi realisasi pendapatan Provinsi Kepri 2017 berasal dari dana transfer pusat. Jika dibandingkan 2016 dengan proporsi dana transfer pusat sebesar 62 persen, angka tersebut jelas mengalami kenaikan. Sedangkan disisi realisasi pendapatan 2017 yang berasal dari PAD sebanyak 33,66 persen, justru menurun bila dibandingkan 2016 dengan proporsi pendapatan sebesar 37 persen.

"Ini artinya adalah Provinsi Kepri semakin mengalami ketergantungan kepada dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan tahun sebelumnya," ungkapnya.

Kondisi itu kata dia, jelas akan akan mempengaruhi pelaksanaan APBD apabila sewaktu-waktu terjadi keterlambatan atau pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk itu, Pansus LPP berharap ke depan Gubernur Kepri dapat semakin kreatif dan serius dalam menggali sumber-sumber PAD Provinsi Kepri. Utamanya, sumber PAD yang berasal dari sektor kelautan.

Editor: Yudha