BATAMTODAY.COM, Anambas - Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas terpaksa melakukan rujuk ke luar daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan? maksimal. Pasalnya, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit di Anambas masih kekurangan tenaga kesehatan dan alat kesehatan.

"Untuk penyakit yang tidak bisa ditangani oleh tenaga kesehatan Anambas, maka harus dilakukan rujuk ke luar daerah. Misalnya, seorang pasien membutuhkan penanganan dokter spesialis, maka harus dirujuk," kata Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Anambas, Deby Mersha Putra, Kamis (26/7/2018).

Deby menguraikan, pasien yang rujuk melalui Puskesmas Tarempa sudah mencapai 655 kurun waktu Januari 2018 hingga Juli 2018. Proses rujuk juga harus dilakukan manual karena aplikasi P-Care pada Puskesmas tidak terakses.

"Memang tenaga kesehatan di Anambas masih kurang dan tidak didukung alat kesehatan yang memadai juga. Sehingga banyak masyarakat yang dirujuk. Namun jumlah 655 ini untuk wilayah Tarempa, karena Rumah Sakit di Palmatak dan Jemaja bisa mengeluarkan surat rujuk. Kalau di Tarempa belum disupport jaringan, sehingga proses rujuk dilakukan manual dan harus ada surat keterangan rujuk dari kami (BPJS)," jelas Deby.

Sementara, Muslim salah satu warga Tarempa mengakui, yang menjadi pertimbangan ketika melakukan rujuk yakni biaya transportasi dan kondisi kesehatan.

"Selain butuh biaya yang tinggi, masyarakat sering dilema terkait kondisi kesehatan yang ingin dirujuk. Karena sudah pernah kejadian, ada masyarakat yang dirujuk tetapi meninggal dalam perjalanan. Ini yang sangat miris. Untuk rujuk, kita harus menempuh laut lepas dengan tempo 8 atau 9 jam," ucapnya.

Muslim berharap, agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk lebih serius mempersiapkan tenaga kesehatan dan alat kesehatan. "Setiap masyarakat mendambakan hidup yang sehat. Maka harus didukung tenaga dan alat kesehatan yang memadai. Kami berharap pemerintah harus serius menindaklanjuti sektor kesehatan," harapnya.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas, Herianto mengakui pihaknya masih kekurangan tenaga dan alat kesehatan. "Kami berupaya memenuhi alat kesehatan ini, namun dilakukan bertahap. Karena kita memang mengalami keterbatasan anggaran. Untuk tenaga kesehatan, kita sama-sama tahu bahwa selama ini memang moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS)," jelasnya.

"Menunggu pembukaan CPNS, kita sudah mengajukan ke Kementerian Kesehatan untuk membantu Anambas memenuhi SDM. Dan memang setiap tahun kita pendapat dokter insentif dari Kemenkes," ujarnya.

Editor: Yudha