BATAMTODAY.COM, Jakarta - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) terhadap Kalapas Sukamiskin Bandung, Wahid Husen, hanya mencari sensasi untuk mempermaikan emosi publik, dan terkesan sekedar pencitraan belaka.

Sebab, target OTT hanya seorang kalapas, bukan pejabat atau penyelenggara negara. Nilai korupsi juga tidak mencapai Rp 1 milair. Sensasi-sensasi semacam ini sengaja dibuat KPK agar RKUHP yang tengah dibahas oleh DPR tidak diteruskan.

Penilaian ini disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018), saat dimintai komentarnya soal OTT tersebut.

Menurut Fahri, KPK sengaja membuat presiden takut melangkah. Padahal sistem dalam lapas bukan tanggung jawab KPK.

"Kalau saya sih, mohon maaf ya, ini KPK kayak yang nggak ada kerjaan lagi. Jadi dia sibuk mencari sensasi-sensasi," kata Fahri.

Apa yang dilakukan lembaga antirasuah pimpinan Agus Rahardjo itu, lanjut Fahri untuk menekan supaya revisi RUU KUHP tidak diteruskan, karena akan mengatur KPK.

"Itu yang saya dengar. Presiden ditakut-takutin tangkap sana-tangkap sini yang bukan pekerjaan dia. Padahal sistem pemasyarakatan itu bukan tanggung jawab KPK, apalagi kalau kemudian itu karena operasi intelijen," ungkapnya.

KPK itu, sebut Fahri sudah tidak punya pekerjaan, karena itu mereka melakukan operasi intelijen. Padahal sebagai lembaga penegakan hukum, KPK tidak boleh melakukan operasi intelijen.

"OTT itu definisi yang nggak ada di dalam undang-undang, nggak ada di dalam KUHAP itu adalah operasi intelijen. Ini fatal sebetulnya," cetus politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Lantas, Fahri pun menyinggung mega skandal Bank Century dan kasus proyek Pelindo II yang dinilai makin 'hilang' dari permukaan dan tidak jelas sampai sekarang. Kenapa? Itu karena KPK terlalu sibuk mengurusi hal-hal tidak penting.

"Negara kehilangan arah dalam penegakan hukum hingga semuanya kacau, tidak ada kepastian. Wara-wiri ke sana-kemari, bikin ribut nggak jelas sambil sehingga kasus yang besar-besar hilang," tambahnya.

Karena terlalu sibuk dengan OTT. kata Fahri, kasus Century hilang, kasus Pelindo II hilang, kasus reklamasi hilang, semua hilang.

"Yang sisa-sisanya ini apa? Ya, kita ini disogok dengan isu hibur-hibur dengan adanya penangkapan kiri-kanan. Ini nggak benar," ujarnya.

Ia pun berharap ada sikap tegas dari Presiden Jokowi untuk membenahi KPK. Kalau tidak mampu, maka kondisi ini dapat dimaknai bahwa Jokowi tidak punya agenda pemberantasan korupsi.

"Kalau presiden mau begini terus ya, silakan saja. Ini juga artinya kan presiden nggak punya agenda pemberantasan korupsi. Presiden linglung ini. Nggak punya agenda. Akhirnya agenda ini diserobot orang. Nggak punya kewenangan apa-apa," pungkas Fahri Hamzah.

Sekedar diketahui, OTT KPK itu terkait dugaan suap untuk mendapatkan sel mewah di Lapas Sukamiskin. Pasca OTT, KPK menetapkan Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen menjadi tersangka kasus suap jual-beli fasilitas napi korupsi di Lapas Sukamiskin.

Bahkan, dalam OTT itu, bukan hanya Kalapas Sukamiskin saja yang terciduk, tapi ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni suami artis Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansyah; staf Wahid Husen, Hendry Saputra; dan narapidana kasus pidana umum/tahanan pendamping Andi Rahmat.

Dari hasil OTT-nya, KPK mengamankan sejumlah barang bukti seperti uang total Rp 279.920.000 dan USD 1.410, dua mobil milik Wahid karena diduga terkait suap, yaitu Mitsubishi Triton Exceed berwarna hitam dan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar berwarna hitam.

Editor: Surya