JAKARTA, batamtoday - Pemerintah akan melakukan modernisasi fasilitas-fasilitas pelabuhan utama di Indonesia. Anggarannya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun anggaran 2011. 

Pemerintah telah menyiapkan alokasi penggunaan anggaran sisa di 2012 sebesar Rp 96,6 triliun. Diantaranya dana Rp 12 triliun dari dana sisa APBN 2011 untuk pembiayaan infrastruktur dan Rp 16 triliun untuk pendidikan

Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan medornisasi ini untuk menjaga daya saing industri dan sektor rill dalam menghadapi situasi global.  

"Kita akan melakukan modernisasi fasilitas-fasilitas pelabuhan kita untuk mengurangi keterlambatan dan high cost economy. Kita sudah bahas berkali-kali, kesimpulannya, kita akan menyediakan dana dari SAL (sisa anggaran lebih) untuk meningkatkan konektivitas terutama di bagian timur dan modernisasi fasilitas pelabuhan utama," katanya seperti dikutip dari detikFinance, Selasa (24/01/2012)

Modernisasi fasilitas pelabuhan ini diharapkan akan meningkatkan kecepatan arus barang dan pembangunan pada sisi pelabuhan dan pelayaran. Pemerintah juga akan membangun infrastruktur di luar pelabuhan seperti kemudahan industri. 

"Dimana itu artinya kecepatan arus barang tidak boleh ada hambatan. Makanya pekerjaan kita pada sisi infrastruktur di luar pelabuhan, termasuk kemudahan industri kita. dan yang kedua pada sisi pelabuhan dan pelayaran. Pertama, kita akan mensinergikan hal-hal terkait dengan Inpres No 5, Perpres 54 tentang pengadaan barang jasa dan sistem logistik nasional kita ke dalam satu sistem yang kemudian kita integrasikan, muaranya kepada percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia,"katanya.

Selain itu, untuk menjaga daya saing industri pemerintah juga akan meningkatkan 3 task force (gugus kerja) yang dinilai akan meningkatkan industri dalam negeri.  

"Kita akan tingkatkan task force, ada tiga task force. Pertama, Penanggulangan Hambatan Industri dan Perdagangan, termasuk di dalamnya investasi, terkait kecepatan arus barang dan sebagainya," katanya 

Kedua adalah Perlindungan Pasar Dalam Negeri, dimana nanti akan ada safeguard yang akan mengatasi bagaimana penyelundupan, bagaimana tentang perlindungan konsumen, labelisasi dan sebagainya. 

"Ini semua ditingkatkan agar industri-industri kita tidak terpukul dengan hal itu. Task force yang ketiga adalah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Kita revisi Perpres 54 yang berkaitan dengan government procurement, dimana akan dilakukan pengawasan terhadap penggunaan belanja dalam negeri kita yang terkait dengan local content. Sekarang sedang digodok, Maret semua harus sudah selesai," katanya 

Selain ketiga task force ini, pemerintah juga akan lebih mengencarkan gerakan Aku Cinta Indonesia dan membeli produk Indonesia juga meningkatkan kegiatan sektor jasa seperti migas. 

"Selama ini kita kalau local content itu kan lebih ke barang. Jasa yang terkait dengan perbankan itu masih minim. oleh sebab itu maka di sektor migas pun kita sudah mendorong. Maka ada hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan dalam negerinya menggunakan local content atau menggunakan pembiayaan dalam negerinya," ujarnya.