BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah menyayangkan keputusan pemerintah menghentikan proses pencarian ratusan korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba.

Bahkan, dirinya menilai kalau keputusan pemerintah menghentikan proses pencarian tersebut sangat keterlaluan.

"Ini sepertinya pemerintah nggak ngerti saint of crisis. Ini 160 rakyat Indonesia hilang di Danau Toba, kita berhenti melakukan pencariannya. Coba banyangkan itu?" kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Bahkan dengan nada sinis, Fahri melontarkan pernyataan kebanggan Indonesia yang katanya negara Bahari atau Maritim, mengalah dengan Danau Toba.

"Mana kebanggaan maritimnya kalau mengalah dengan Danau Toba? Katanya jago di air? Masa kita tidak bisa menyewa kapal selam kecil untuk masuk ke dasar Danau Toba? Angkatan Laut kita punya, Jagoan-jagoan di laut kita punya, tapi berhenti baru sebentar," ujarnya.

• Baca: Pencarian Bangkai Kapal dan Korban KM Sinar Bangun Dihentikan Hari Ini

Menurut politisi dari PKS itu, kalau bicara soal ongkos, berapa yang dikeluarin oleh pemerintah untuk melakukan pencarian korban.

"Masa, bikin ASEAN Games yang triliunan rupiah untuk orang lain nonton, kita bisa. Bikin ulang tahun IMF Word Bank di Bali yang triliunan juga kita habisakan. Menurut saya, ini keterlaluan," cetusnya.

Fahri pun membandingkan dengan apa yang dilakukan Mahatir Mohammad, setelah terpilih menjadi PM Malaysia langsung membuat kontrak baru dengan pengusaha perusahaan baru, untuk mencari pesawat milik maskapai Malaysia Airlines yang hilang beberapa tahun lalu.

"Mengapa? Karena orang masih berharap ingin ketemu. Paling tidak itu bekas tasnya atau apalah. Orang itu mau lihat sisa dari yang hilang itu," katanya lagi.

Kesempatan itu, anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengungkapkan pengakuan pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan (setelah ada korban), kalau selama ini pengelolaan Danau Toba itu terabaikan. Rupanya di sana tidak ada otoritas negara yang mensertifikasi kapal, yang mengatur kedisiplinan penyelenggara transportasi dan lain-lain.

"Itu semuanya lost. Satu danau besar terkenal di seluruh dunia ini, nggak ada pengelolaannya. Sekarang baru ketahuan, dan sekarang mau melakukan ini, mau melakukan itu, setelah ada korban. Dan, saya nggak tau ini sudah korban keberapa dari dulu," sebut Fahri.

Editor: Surya