TANJUNGPINANG, batamtoday - Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk berhenti korupsi, dan tidak main-main dengan anggaran. Hal itu dikatakan SBY dalam rapat kerja dengan seluruh menteri, gubernur, bupati/wali kota di Jakarta Internasional Expo, Kamis, (19/1/2012).

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY juga menekankan dengan gaji PNS yang sudah dinaikan setiap tahunnya, semua pihak jajaranya di pusat maupun di daerah diharapkan, tidak main-main dengan anggaran dan dapat menghindari praktek kong-kalikong dalam penggunaan anggaran APBN dan APBD.

Dalam rapat itu Presiden juga mengatakan akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta BPKP untuk memeriksa semua penggunaan anggaran.

"Saya juga minta BPK, KPK, dan BPKP memeriksa mark-up pengadaan barang di semua instansi pemerintahan, semua! Jangan main-main sama mark up," pesan SBY sebagaimana disampaikan dalam rilis Humas Pemprov Kepri kepada batamtoday.

Selanjutnya, Presiden menambahkan bahwa kalau kerja tidak sesuai aturan, nantinya bisa menyusahkan diri sendiri. Karena itu, SBY mengajak semua jajaran untuk menjalankan amanah sebagai abdi rakyat dengan terus bermanfaat untuk rakyat.

Khusus untuk Kepri, Presiden memuji dan menyambut baik program yang sudah dijalankan di Kepri di bidang pengentasan kemiskinan. Pusat kini memang mencanangkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).

"(MP3KI ini) Bisa kita ukur anggarannya, sasarannya jelas, hasilnya bisa kita ukur bersama,” kata SBY menjelaskan.

Program ini, menurut Gubernur sangat mendukung program pengentasan kemiskinan yang dicanangkannya bersama Wakil Gubernur Kepri Dr HM Soerya Respationo.

Tahun lalu, dengan kesungguhan pasangan H Muhammad Sani dan Dr HM Soerya Respationo mengentaskan kemiskinan di Kepri diperlihatkan dengan kucuran anggaran sebesar Rp154 miliar lebih dana APBD Provinsi Kepri ditambah Rp77 miliar lebih dana APBD kabupaten/kota, atau Rp231,621 miliar lebih keseluruhan dana yang dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan pada 2011 di Provinsi Kepri.

Tahun ini, kucuran itu lebih besar lagi, Presiden SBY sendiri menegaskan pengurangan kemiskinan harus menjadi ideologi dan prioritas di semua program pemerintah.

Untuk tahun 2012, pemerintah menargetkan angka kemiskinan berkisar antara 10,5 hingga 11,5 persen. Sementara, Kepri menargetkan pada tahun 2015 angka kemiskinan menurun pada angka 10 persen.