BATAMTODAY.COM, Batam - Rencana transformasi status Batam dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mendapat penolakan keras dari pengusaha dan masyarakat Batam.

Kepala KPBPB atau Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, berharap polemik atau kegaduhan FTZ vs KEK itu tidak menghambat atau merusak pertumbuhan investasi di Batam.

Diakui Lukita, untuk saat ini kegaduhan itu belum menghambat atau berpengaruh terhadap rencana investasi di Batam. Namun demikian, kegaduhan itu juga akan memberikan sinyal yang tidak diharapkan di dunia usaha.

"Kalau berlarut-larut maka akan terjadi dan memberikan sinyal yang tidak diharapkan di dunia usaha. Memang saat ini belum memberikan pengaruh. Saya sangat berharap dalam satu bulan mendatang kita bisa meredam dan menyelesaikan terkait dengann FTZ dan KEK," ujar Lukita Minggu (27/5/2018) kemarin.

• Baca: Nurdin 'Keukeuh' Terapkan KEK, Isdianto Nilai FTZ Lebih Baik

Untuk itu Menko Perekonomian melalui tim teknis Dewan Kawasan (DK) membuka diri untuk menggelar dialog bersama pengusaha yang menjadi keluhan. Disamping itu pemaparan tim teknis hal apa saja yang terjadi jika KEKdilakukan.

"Menko akan melakukan dialog. Apa yang menjadi keluhan pengusaha saya kira sudah di dengar oleh DK. itu sebabnya dewan kawasan ingin mengundangan para pengusaha. Saya beraharap pertemuan itu bisa positif untuk Batam," katanya.

Meskipun demikian, Lukita menegaskan posisi BP Batam tidak mudah. BP hanya menjalankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Tapi BP tetap memberikan masukan ke pemerintah, apa yang menjadi keluhan dilapangan.

"Yang saya tau semua pelaku baik BP, Pemko maupun Provinsi dan pusat menginginkan kebijakan yang diambil untuk memperbaiki dan memajukan Batam," pungkasnya.

Editor: Yudha