Defisit Mecapai 4-5 Ribu Ton

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali meminta Pemerintah Pusat memahami kondisi wilayah tersebut sehingga membuka keran impor beras untuk kepentingan masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi (Disperindag) Kepulauan Riau, Burhanuddin menyatakan, Kepri defisit 4-5 ribu ton beras premium. "Satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang tinggal di Kepri harus impor beras," katanya, Kamis (26/4/2018) seperti dilansir laman resmi Diskominfo Kepri (kominfo.kepriprov.go.id).

Dilihat dari posisi geografis Kepri, kata dia semestinya Pemerintah Pusat merealisasikannya. Wilayah ini berbatasan dengan sejumlah negara, seperti Singapura dan Malaysia.

Kondisi itu yang menyebabkan Kepri tidak sama seperti Jawa yang begitu mudah mendapatkan bahan pokok. Dalam waktu beberapa jam daerah di Pulau Jawa sudah mendapatkan beras.

• Baca: Nurdin Minta Pusat Beri Ijin Khusus agar Kepri Bisa Impor Sembako

Sedangkan masyarakat Kepri harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan beras dari Jawa, apalagi untuk pendistribusian beras di daerah perbatas di Kepri, butuh waktu yang sangat lama.

Distribusi yang jauh, dari daerah satu ke daerah lainnya, menyebabkan biaya operasional tinggi sehingga tidak memungkinkan bagi pedagang di Kepri menjual beras di bawah harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

"Beras Bulog juga didistribusikan dalam jarak yang jauh, dari Sumut ke Riau baru ke Kepri," ujarnya.

Burhanuddin mengatakan dari kondisi seharusnya Pemerintah Pusat tidak kaku dalam mengambil kebijakan impor beras, apalagi di wilayah lainnya diizinkan.

"Izinkan BUMD atau Badan Pengusahaan Batam impor beras. Siapkan satu pelabuhan khusus di Batam, berikut gudang beras, yang mungkin dapat dipersiapkan untuk menutupi kebutuhan masyarakat daerah lainnya," katanya.

Editor: Gokli