BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi bagi oknum pejabat Pemprov Kepri yang tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi aparatur negara agar menjauhi barang haram yang merusak generasi muda.

"Kita serahkan ke proses hukum sesuai dengan ketentuan berlaku. Jika memang terbukti pelanggaran berat, maka akan kita pecat. Tidak ada toleransi," tegasnya usai menghadiri kegiatan Paripurna di Kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak Tanjungpinang, Kamis (12/4/2018).

Ia mengungkapkan, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) apalagi menyandang status pejabat eselon III di lingkungan Pemprov Kepri, oknum tersebut seharusnya bisa bersikap profesional. Lebih mengedepankan pelayanan serta memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Bukan malah mengonsumsi barang haram, sehingga memberikan citra buruk bagi Pemprov Kepri.

Jika sudah demikian, lanjut Nurdin, maka dirinya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri dimata hukum. Termasuk, sanksi tegas dari Pemerintah terkait statusnya sebagi ASN.

"Kita sangat prihatin. Seharusnya, mereka (ASN) bisa berkerja lebih efektif dan profesional. JIka sudah demikian , maka tanggungjawabkan sendiri," ungkap Nurdin.

Nurdin juga merasa, selama ini langkah preventif dalam memerangi narkoba di lingkungan Pemprov Kepri cukup getol dilakukan. Mulai dari sosialisasi, hingga pelaksanaan uji urine para ASN. Kendati demikian, dirinya tidak menampik dalam pelaksanaan langkah prenventif tersebut masih banyak oknum ASN maupun pejabat yang nakal. Dimana, harus kucing-kucingan saat pelaksanaan uji urine dilakukan.

Oleh sebab itu, kedepan Nurdin menuturkan, akan menginstruksikan kepada instansi terkait lebih rutin lagi melakukan uji urine secara dadakan. "Jika masih lari-lari juga pada tes urine, kita akan panggil," tukasnya.

Editor: Yudha