BATAMTODAY.COM, Batam - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyambut baik langkah perusahaan pelayaran milik negara PT Djakarta Lloyd (Persero), yang merupakan Perusahaan Pelayaran Samudera Nasional dalam melakukan pengadaan MV Dharma Lautan Intan yang merupakan kapal curah.

MV Dharma Lautan Intan memiliki bobot sebesar 50.000 DWT - 60.000 DWT atau masuk dalam kelas supramax, walau termaksud kapal second yang dibeli dari Singapura. Namun keberadaan kapal ini akan menambah armada perseroan dalam rangka menggarap kontrak pengangkutan batu bara PT. PLN (Persero).

Kapal bermuatan besar ini sendiri diresmikan langsung oleh Menteri BUMN, Rini M Soemarno bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, serta Walikota Batam Muhammad Rudi di Pelabuhan Makobar Batuampar Batam.

Direktur Umum PT Djakarta Llyod Persero, Suyoto menjelaskan untuk progres pengadaan kapal ini sendiri sudah melalui proses yang sangat panjang dan sudah melalui Standart Operasional Prosedir (SOP) yang berlaku di Kementerian BUMN.

"Pembelian kapal senilai US$12 juta atau sekitar Rp164 miliar lewat proses lelang, dan seluruh proses lelang ini didampingi oleh Tim dari Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara (JAM DATUN). Serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, dan setiap prosesnya mendapatkan revies dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) Republik Indonesia," ucapnya.

Suyoto juga menambahkan dalam proses pengadaan kapal ini, dilakukan dengan cara bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) Persero untuk pemodalan pembelian kapal lelang tersebut.

"Jadi dari total dana pembelian kapal ini, kami hanya menggunakan dana BUMN sebesar 30 persen saja sementara sisanya didapatkan dari pihak BNI," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Jaksa Agung Republik Indonesia, Agung HM Prasetyo menyatakan walau hanya berupa kapal dari hasil lelang. Namun keberadaan kapal ini sendiri saat ini sangat dibutuhan, di luar sedang adanya progres pembangunan Kapal yang tengah dilakukan oleh PT Djakarta Llyod dengan PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero).

"Justru karena itu, apabila kita menunggu untuk pembuatan kapal bisa menunggu waktu yang sangat lama kira-kira 3 tahun. Kenapa dilakukan pengadaan seperti ini karena sudah sangat mendesak, untuk pengangkutan batu bara bagi daya listrik terutama di daerah kepulauan," tuturnya.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini M Soemarno menjelaskan dengan keberadaan kapal ini. PT Djakarta Llyod harus menyasar untuk melakukan pengangkutan ke beberapa daerah, yang pelabuhannya tidak memiliki crane dalam melakukan pengangkutan muatan ataupun peti kemas atau kontainer.

"Saya lihat kapal ini memiliki kelebihan yakni memiliki crane di dalam, kita sendiri tahu di Indonesia masih banyak pelabuhan yang belum punya crane kapal ini dapat digunakan disana dan efisien untuk penggunaan yang lain. Kami juga senang adanya pelaporan pencatatan keuntungan yang saat ini bisa dilaporkan oleh PT Djakarta Llyod, kedepannya kami berharap keberadaan kapal ini dapat memberikan pelayanan terbaik terutama ke wilayah kepulauan," imbuhnya.

Editor: Yudha