Perubahan Status FTZ jadi KEK Dianggap Belum Jelas

BATAMTODAY.COM, Batam - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, kembali mendorong pemerintah, terutama Badan Pengusahaan (BP) Batam, untuk mempercepat pembentukan Biro Pariwisata guna menunjang seluruh agenda pariwisata di Batam dan Kepulauan Riau.

Hal tersebut merupakan salah satu rekomendasi yang akan disampaikan dalam Rapat Pimpinan Kota Kadin Batam, yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 April mendatang.

"Pelaksanaan kegiatan ini akan kita lakukan di Best Western Premier Panbil Hotel," ujar Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk, saat ditemui di kantor Kadin Batam, Selasa (10/4/2018).

Menurutnya, percepatan pembentukan Biro Pariwisata BP Batam, yang setingkat dengan direktorat, diharapkan semakin memperkuat pengembangan sektor pariwisata. Di mana saat ini sektor pariwisata sendiri merupakan salah satu harapan di tengah kelesuan perekonomian dan sektor industri manufaktur di Batam saat ini.

"Untuk sektor pariwisata ini sendiri tidak ujuk-ujuk tiba, kita tau di mana awalnya Batam dibentuk untuk kawasan industri manufaktur dan industri galangan kapal. Namun sebenarnya founding father Batam yaitu Pak BJ Habibie, sebelumnya sudah melihat potensi pariwisata di Batam, tapi belum dikembangkan secara maksimal," lanjutnya.

• Baca juga: KADIN Ingatkan BP Batam Konsentrasi pada Investasi dan Perdagangan

Pembentukan Biro Pariwisata yang saat ini tengah digodok oleh BP Batam sendiri, dijelaskan Jadi, berangkat dari ide awal yang diberikan oleh pihak Kadin Batam.

"Ide ini sendiri sudah kami suarakan dari saya menjabat sebagai Ketua Kadin, hingga akhirnya dapat terealisasi di era kepemimpinan pak Lukita. Oleh karena itu, biro pariwisata ini menjadi satu hal yang penting untuk kita bahas bersama, di mana kami juga merupakan partner kerja dari Pemerintah Kota dan juga BP Batam," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Rapimkot Kadin Batam, Suyono, menjelaskan tidak hanya percepatan pembentukan biro pariwisata. Beberapa hal lainnya juga akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi yang harus segera mendapat tanggapan dari Pemerintah Daerah.

"Yang utama adalah masalah kondisi Kota Batam, serta masalah ekonomi Batam di mana hal ini terkait kepastian hukum dalam perubahan status Batam dari Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kemudian mengenai permasalahan ketenagakerjaan, upah dan pemberdayaan dan pengembangan UMKM," tuturnya.

Suyono juga menyebutkan, dalam kegiatan nanti akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Walikota Batam Muhammad Rudi, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, Direktur Nongsa Digital Park Michael Wiluan, dan direktur Scarisbrick Internasional Geoff Harrison.

Editor: Udin