Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Tampung 150 Pedagang

Tahun Ini, Kemendag RI Bangun Pasar Senilai Rp 6 M di Seibeduk
Oleh : Irwan Hirzal
Sabtu | 31-03-2018 | 15:16 WIB
Zarefriadi11.jpg Honda-Batam
Kadisperindag Kota Batam, Zarefriadi. (Foto: Dok Batamtoday.com)

BATAMTODY.COM, Batam - Kementerian Perdagangan RI akan membangun pasar rakyat di Batam pada tahun anggaran 2018 melalu dana Tugas Pebantuan (TP) dengan total anggaran Rp 6 miliar.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) Kota Batam, Zarefriadi mengungkapkan, pembangunan pasar rakyat mulai pada bulan Juni 2018 mendatang.

"Juni sudah mulai dibangun, saat ini masih masuk tahap lelang. Anggaran yang digunakan Rp 6 miliar melalui dana Tugas Pembantuan Kementrian Perdagangan," ujar Zarefriadi belum lama ini.

Ia menuturkan, pembangunan pasar rakyat itu di Perumahan Buana Garden II, Seibeduk. Lahan yang digunakan merupakan hibah dari developer ke Pemerintah Kota (Pemko) Batam seluas 1 hektar.

Namun dalam pembangunan pasar bertipe C ini hanya membutuhkan luas lahan 3.000 meter. Nantinya pasar rakyat itu akan menampung lebih dari 150 pedagang.

"Pasar rakyat ini bertepe C, ukuran standar nasionalnya memang hanya 3.000 meter. Nanti pasar akan bisa menampung lebih dari 150 pedagang," ujarnya.

Diperkirakan pasar tersebut akan beroperasi pada akhir tahun, karena rencana pembangunan berjangka waktu 4-5 bulan. Pasar ini nantinya akan akan dihibahkan dari Kementian Perdagangan ke daerah, guna dikelola.

Zaref mengaku pasar tersebut akan disewa kepada masyarakat sekitar lokasi. Pembangunan pasar oleh pemerintah untuk menekan harga sewa pedagang. Karena keluhan para pedagang harga sewa kios pasar swasta sangat mahal.

Hal itu memicu bahan pokok yang dijual para pedagang tak terkendalikan. Diharapkan dengan dibangunya pasar rakyat bisa menekan harga bahan pokok.

"Kalau harga sewa mahal bagaimana kita menekan harga kebutuhan pokok. Maka pemerintah menyikapi itu, untuk membangun pasar setiap kecamatan, sekrang sudah ada dukungan dari Provinsi. Tapi kita terkendala lahan. Yang paling gampang itu pihak ketiga menyerahkan lahan ke pemerintah," pungkasnya.

Editor: Yudha