BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kepala Dinas Perhubungan, Bambang Hartanto, menegaskan bahwa keberadaan bus rapid transit (BRT) di Tanjungpinang bukanlah untuk mencari keuntungan. Pasalnya, tarif yang dikenakan kepada penumpang sangat kecil sehingga tidak bisa mengembalikan modal yang telah dianggarkan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Pada Desember tahun 2017 lalu, Pemko Tanjungpinang menganggarkan sekitar Rp60 juta untuk operasional BRT selama sebulan. Namun tahun ini terjadi penurunan, di mana untuk setahun Pemko hanya menganggarkan Rp400 juta saja.

"Tahun ini kita anggarkan Rp400 juta untuk operasional selama 12 bulan," kata Bambang saat diwawancarai, Selasa (6/3/2018).

Itu artinya, operasional BRT dapat dibagi sebesar Rp33,3 juta per bulannya. 50 persen berkurang dibandingkan pada tahap percobaan Desember 2017 lalu.

Sementara itu, terkait pendapatan, Bambang mengaku tidak hafal berapa pendapatan per bulan dari tiap bus. Saat ini BRT yang dioperasikan sebanyak 4 unit dari 5 unit yang didapatkan dari Kementerian Perhubungan. Sementara tarif yang dipungut melalui karcis adalah Rp2 ribu untuk pelajar dan Rp4 ribu untuk umum.

Editor: Udin